Gubsu Drs Rudolf M Pardede: Masyarakat Jangan Paksakan Kehendak Tentukan Ibukota Protap
Pandan, (Analisa)
Di tengah hangatnya masalah pembahasan pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) dan wacana diunggulkannya Siborongborong jadi ibukota, menjadi pembicaraan hangat di pantai barat Sumut.
Disarankan kepada masyarakat untuk menyerahkan keputusan itu kepada tim pemrakarsa dengan ketentuan sesuai dengan aspirasi rakyat banyak.
Hal ini disampaikan Gubsu Drs Rudolf M Pardede menjawab pertanyaan wartawan di sela acara buka puasa bersama di Pemkab Tapteng, tepatnya di komplek kantor bupati, Kamis (12/10).
Menurut Gubsu, pemerintah mendukung aspirasi rakyat memilih yang terbaik untuk masyarakat. Hanya saja, hingga saat ini wacana yang ia dengar seperti yang timbul di Kota Sibolga dan beberapa daerah lain meminta menjadi ibukota Protap.
“Bagi kami selaku pemerintah, hanya memberikan yang terbaik kepada rakyat, kalau rakyat sudah sepakat dan setuju untuk menentukan ibukota Protap way not?! Dan saya sebagai pemerintah, juga masih ada di atas saya yaitu DPRD Sumut dan tim pemrakarsa,†ujar Rudolf.
Rudolf mengimbau, agar masyarakat jangan terlampau memaksakan pendapat dan kehendak. Karena semua harus dipertimbangkan, karena sudah ada tim yang akan menentukan dan kalau menurut tim di salah satu daerah yang cocok menjadi ibukota sesuai dengan kriteria itu, masyarakat harus menerimanya. Karena, timlah yang akan bekerja.
Sementara itu, Anggota DPRD Sumut Dapem VIII H Syukran Tanjung, SE yang ditemui Analisa di sela acara itu mengatakan, secara pribadi Golkar sangat mendukung pembentukan Protap demi mempercepat perkembangan pembangunan.
TERPANCING SARA
“Namun, dalam menetapkan ibukota provinsi, pada hakekatnya diprioritaskan harus kotamadya bukan kecamatan, dan jika mentelaah lebih mendalam, Kota Sibolga atau Kota Pandan yang memungkinkan menjadi ibukota Protap,†kata Syukran.
Mengapa demikian, ucap Syukran, karena ditinjau dari segi infrastruktur Kota Sibolga atau Kota Pandan sangat strategis, terlebih ‘Kota kembar’ ini memiliki letak di tengah-tengah kawasan pantai barat. Daerah ini juga memiliki catatan sejarah yang tak boleh dilupakan, yakni keresidenan Tapanuli.
“Tim pemrakarsa seharusnya mengkaji lebih spesifik lagi dan diharapkan kepada tim agar tidak terpancing dengan SARA. Karena, hal ini dapat memecahbelahkan masyarakat yang sebelumnya sudah kondusif,†harapnya.
Sebelumnya, dalam acara buka puasa bersama ini, Gubsu serta dengan Ny Vera Rudolf M Pardede mengatakan, kunjungannya dan rombongan ke daerah ini tak lebih hanya mempererat hubungan silaturahmi dengan masyarakat di Tapteng, khususnya para alim ulama, pimpinan pondok pesantren, tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat di daerah ini.
Rombongan Gubsu disambut Bupati Tapteng Drs Tuani Lumbantobing serta nyonya dan Muspida plus Tapteng, dan tokoh agama dan masyarakat Tapteng. Saat buka puasa tiba, Gubsu bersama dengan bupati dan tokoh masyarakat berbuka puasa bersama dengan menu yang disajikan.
LISTRIK PADAM
Di tengah berlangsungnya buka puasa bersama di Pemkab Tapteng ini, tiba-tiba listrik padam. Akibatnya, suasana menjadi gelap gulita malam itu.
Apalagi saat itu sejumlah undangan dan tamu sedang menikmat jamuan buka puasa dan masih banyaknya barisan tamu yang sedang berjejer hendak mengambil hidangan jamuan makan malam yang sudah tersedia.
Sejumlah pengawai Pemkab mempunyai inisiatif menghidupkan lampu mobil di sekitar pelataran kantor bupati, hingga suasana sedikit terang.
Menanggapi matinya lampu itu, Gubsu yang berjanji tidak ada pemadaman listrik pada bulan Ramadhan ini langsung dikonfirmasi wartawan mengatakan, akan mempertanyakan hal itu segera kepada pihak PLN di Sumut.
“Saya akan tanyakan masalah pemadaman listrik ini kepada PLN, hal ini harus diberi solusi terbaiknya, hingga tidak mengganggu umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa,†kata Rudolf. (yan)
*Sumber: Harian Analisa Online, Sabtu 14 Oktober 2006