Pilkada dan Status Danggal Kepulauan Nias (1) – Usulan Format Debat ke Depan

Tuesday, December 8, 2020
By nias
Empat Kabupaten di Kepulauan Nias Masuk Dalam Kategori Daerah Tertinggal

Menarik menyaksikan debat cakada / cawakada di berbagai daerah yang meniru format debat pilpres, yang juga mirip debat Donald Trump vs Joe Biden dan Mike Pence vs Kamala Harris. Format debat seperti itu barangkali perlu ditinjau ulang, disesuaikan dengan kebutuhan yang lebih relevan di derah-daerah, terutama daerah-daerah yang mayoritas masyarakatnya masih sedang bergulat dengan berbagai keterbatasan di segala aspek kehidupan.

Khusus untuk Pilkada di Kepulauan Nias, seharusnya penyelenggara pemilu (KPU) menetapkan tema tunggal: Program para Cakada/Cawakada Melepaskan Kepulauan Nias dari Status Danggal. Untuk Kota Gunungsitoli, yang tidak termasuk dalam status Daerah Tertinggal (Danggal) temanya mungkin bisa sedikit dimodifikasi.

Lantas, bagaimana teknis penyelenggaraannya? Daripada di dalam gedung, mungkin lebih baik dilakukan di lokasi-lokasi harimbale, pada saat kegiatan jual beli masyarakat sedang berlangsung, menjelang sore hari, misalnya. Di setiap kabupaten, ditetapkan sejumlah lokasi harimbale yang mewakili beberapa kecamatan di kabupaten itu. Panggung debat – rasanya tidak terlalu makan biaya – perlu dibuat untuk menampung para kontestan itu.

Lantas KPU mencari metode interaksi yang baik antara para kontestan dan masyarakat yang hadir. Dalam debat ini, pengerahan masa pendukung dilarang. KPU misalnya bisa memulai dengan membeberkan berbagai masalah pembangunan (baca: ketertinggalan) di daerah administratif itu dengan isu khusus di setiap kecamatan. Lantas para kontestan diberi kesempatan untuk memaparkan program-program kerja mereka. Tanya jawab spontan yang dipandu bisa menjadi bagian dari debat itu.

Sekitar 20 tahun lalu, saya membuat tulisan yang mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketertinggalan dan kemiskinan masyarakat di kepulauan Nias. Dalam kurun waktu 20 tahun, seingat saya baru tercatat satu projek pembangunan yang cukup besar di Nias, yakni program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh-Nias setelah tsunami Aceh 2004 dan gempa Nias Maret 2005. Jejak-jejak RR Nias itu masih kita saksikan lewat jalan-jalan yang lebih baik (tetapi kembali memburuk karena tak ada program terencana perawatan), gedung-gedung sekolah dan rumah-rumah ibadat, dlsb.

Pemekaran Nias, yang juga berlangsung dalam kurun waktu yang sama, dan yang dulu kita harapkan mampu memajukan Nias secara signifikan, ternyata tidak memberikan dampak yang berarti. Setelah RR Nias dan Pemekaran, Nias kembali tenggelam dalam masalah klasik yang diidentifikasi dalam tulisan berusia hampir 20 tahun itu. Empat dari 5 daerah administratif tingkat dua di Kepulauan Nias masih terfdaftar dalam daftar Daerah Tertinggal.

Usulan format debat seperti ini lebih efektif. Pemenang akan sulit menghindari tanggung jawab kelak apabila mereka gagal dalam merealisasikan janji-janji mereka. Mereka diperhadapkan langsung dengan konstituen ril: orang-orang miskin, para petani, para pemabuk, orang-orang yang tetap miskin karena jujuran tinggi, dan lain sebagainya. Wajah-wajah penuh harap mereka ini, akan selalu mengingat-ingatkan para kontentan, dan terutama pemenang, agar sungguh-sungguh bekerja untuk merealisasikan janji-janjinya.

Akan lebih baik lagi, kalau dalam acara debat / pemaparan program-program itu, diadakan Doa Perjanjian yang disaksikan oleh masyarakat banyak, bahwa siapun yang terpilih akan berusaha dengan sungguh-sungguh merealiasikan janji-janji mereka (e.halawa*)

* Tulisan ini dipersipakan 13 September 2020, dimuat di Nias Online 8 Desember 2020.

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

December 2020
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031