*Mengenang Sepuluh Tahun Bencana Gempa di Nias

Oleh Hekinus Manaö

NO-FokusPada tanggal 28 Maret 2005 saya bersama tim Bappenas dan Kementerian Keuangan dari Indonesia sedang melakukan pembicaraan dengan Bank Dunia di Lantai 8 MC-Building, Kantor Pusat Bank Dunia di H Street, Washington D.C., hanya satu blok dari White House. Menjelang istirahat siang, Vice President of East Asia Pacific dari World Bank tiba-tiba muncul sambil membawa sehelai print-out komputer tentang berita gempa dahsyat yang baru saja beberapa menit lalu melanda pantai Barat dari Pulau Sumatera. Tepatnya gempa bumi itu terjadi pada 28 Maret 2005 jam 23:09 wib, atau jam 12:09 siang waktu Washington D.C. Pusat gempa berada di sekitar Kepulauan Nias, yakni di 2° 04′ 35″ U 97° 00′ 58″ T, 200 km sebelah Barat Sumatera dan 30 km di bawah permukaan Samudera Hindia. Catatan seismik memberikan angka 8,7 Skala Richter, dan getarannya terasa hingga Bangkok. Dengan kekuatan sebesar itu, gempa Nias ini merupakan gempa bumi terbesar kedua di dunia sejak tahun 1964, dan karenanya disusul dengan peringatan kemungkinan datangnya tsunami, walaupun akhirnya tidak terjadi.

Mendapatkan berita itu tentu saja membuat kami terperanjat, karena rapat kami dengan pihak Bank Dunia siang itu adalah terkait dengan teknik pengelolaan bantuan yang mengalir dari berbagai pihak untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang telah lebih dulu dilanda oleh gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004. Agenda rapat berkisar tentang kemungkinan pembentukan badan khusus yang menangani bencana Aceh oleh Pemerintah Indonesia melalui suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Udang-Undang, pembentukan multi-donor trust fund oleh Bank Dunia untuk menampung dana asisten dari mancanegara, dan pola manajemen keuangan yang fleksibel untuk percepatan penyaluran bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.

Walaupun Kepulauan Nias ikut terkena bencana gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, dampaknya relatif minor dibandingkan dengan yang dialami oleh Aceh. Karena itu, dengan berita bencana gempa Nias, peserta rapat mulai mengantisipasi perlunya perluasan cakupan manajemen bencana yang meliputi Kepulauan Nias, selain Aceh. Terlebih lagi karena salah satu dari peserta rapat siang itu adalah berasal dari Kepulauan Nias, yaitu saya sendiri.

Betul saja, gempa bumi 8,7 SR tersebut telah meluluhlantakan hampir seluruh kepulauan Nias, termasuk kota Gunung Sitoli dan Teluk Dalam yang merupakan ibukota Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan. Bencana dahsyat ini telah menelan korban meninggal sekitar 1000 orang dan menelantarkan lebih 70,000 orang karena kehilangan tempat tinggal. Terjadi pula pengungsian besar-besaran sekitar 20 sampai 30 ribu orang ke daratan Sumatera. Infrastruktur jalan dan jembatan serta sejumlah fasilitas umum yang memang sudah lebih dulu dalam kondisi tidak terawat dan sebagian telah hancur, menjadi makin hancur, dan sulit digunakan sehingga mobilisasi bantuan tanggap darurat pun menjadi terhambat.

Dengan kondisi ekonomi yang terbelakang sejak sebelum bencana, kebutuhan pemulihan pembangunan di Nias setelah bencana menjadi makin besar. Perkiraan awal, diperlukan dana sekitar sepuluh triliun Rupiah untuk merehabilitasi infrastruktur dasar, termasuk untuk jalan dan jembatan, air bersih, sarana pendidikan, perkantoran pemerintah, perumahan, dan pelabuhan.

Ketika Perppu Nomor 2 Tahun 2005 diterbitkan pada bulan April 2005, upaya penanggulangan bencana serta pembangunan Nias sempat dimasukkan walaupun data tentang skalanya baru menyusul kemudian. Pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias berdasarkan Perppu tersebut merupakan focal point dari pemulihan wilayah terkait selama 4 (empat) tahun. BRR di bawah kepemimpinan Kuntoro Mangkusubroto membentuk kantor di Gunung Sitoli dan kemudian juga di Teluk Dalam.

Namun kisruh pertama yang dialami ketika BRR memulai tugasnya di Nias adalah ketidakakurasian informasi tentang bencana dan cakupan pemuliah yang dimuat dalam blue print atau Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang dimuat dalam Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2005. Namun hal tersebut perlahan diatasi dengan penyesuaian yang dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintahan Tahunan serta penerbitan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008 yang mengesahkan penyesuaian-penyesuaian tersebut.

Kisruh lain terjadi dalam kekacauan koordinasi pelaksanaan kegiatan oleh BRR bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan. Pemerintah Daerah memandang sebagian dari kegiatan yang dilakukan oleh BRR tidak sinkron dengan tujuan pembangunan daerah. Sementara pihak BRR menyesalkan lambannya pihak Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi peraturan, seperti absennya ketentuan tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah, yang memaksa BRR bekerja dalam koridor ketentuan yang terbatas, sehingga kegiatan dan manfaat hasil pembangunan menjadi tidak optimal. Konflik dalam koordinasi ini tetap berlangsung hingga berakhirnya masa tugas BRR di Nias. Dampaknya, antara lain, fungsionalisasi serta transfer asset dari BRR kepada daerah yang belum tuntas hingga saat ini.

Pembangunan kembali Kepulauan Nias yang berpenduduk hampir 800 ribu dan tersebar sebagian pada wilayah pedalaman dan pulau-pulau kecil yang terisolasi merupakan tantangan besar. Namun selama empat tahu bertugas, BRR telah secara maksimal menjalankan fungsinya. Berdasarkan catatan, statistik kegiatan BRR selama bertugas di Nias dalam tempo empat tahun sampai April 2009, dapat diringkas sebagai berikut.

Komitmen untuk membangun rumah baru sebanyak 22,600 unit hanya berhasil direalisasikan sekitar 15,000 unit. Itupun sebagian tidak pernah dihuni antara lain karena kondisi yang tidak layak atau karena peruntukan yang tidak jelas. Ditarget pula untuk merehabilitasi sekitar 35,000 unit rumah, antara lain dengan menyediakan subsidi tunai. Namun pemberian subsidi rekonstruksi 23,000 unit rumah penduduk gagal direalisasikan karena silang pendapat tentang ketentuan besaran subsidi yang berlaku. Total anggaran yang terserap oleh sektor perumahan dan permukiman mencapai Rp 1,74 triliun, atau sekitar 30,7 persen dari total dana rehabilitasi dan rekonstruksi Nias yang direalisasikan oleh BRR selama empat tahun.

Porsi terbesar dari anggaran yang direalisasikan oleh BRR untuk Nias adalah untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, telekomunikasi, air dan sanitasi. Anggaran yang terserap oleh bidang infrastruktur ini hingga 2009 adalah Rp 2,17 triliun atau 38,3 persen dari seluruh dana serapan BRR di Nias. Dari target rekonstruksi 470 km jalan provinsi, dapat direalisasikan sampai 410 km. Sementara, terhadap target rekonstruksi 800 km jalan kabupaten hanya bisa diwujudkan sekitar 310 km. Berhasil pula diselesaikan pembangunan 42 jembatan dari 84 jembatan yang semula ditargetkan. Kelima pelabuhan laut yang direhabilitasi atau dibangun kembali telah sesuai dengan rencana. Namun dari 2 airstrip yang hendak dibangun, hanya satu yang berhasil selesai hingga dapat dioperasikan. Sementara pembangunan satu airstrip di wilayah Teluk Dalam terbengkalai di tengah jalan. Telah juga diselesaikan normalisasi sejumlah sungai dan pembangunan jaringan irigasi, walaupun hanya mencapai sekitar 60 persen dari target awal.

Perlu juga dicatat keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana pendidikan, kesehatan, dan perkantoran di Nias selama BRR bekerja. Hampir seluruh 760 unit sekolah yang direncanakan berhasil dibangun kembali. Dua buah rumah sakit berhasil dibangun kembali, selain sekitar 50 puskesmas yang diperbaiki atau dibangun baru.

Kegiatan lain yang ditangani selama BRR bertugas adalah pemberian dukungan pada kegiatan ekonomi. Ada sejumlah paket berupa bantuan langsung permodalan, penyediaan fasilitas, dan pemberian latihan. Namun sektor ini hanya sekitar sepuluh persen dari aktivitas BRR ditinjau dari segi anggaran yang direalisasikan.

Terdapat estimasi kebutuhan dana rehabilitasi dan rekonstruksi Kepulauan Nias pada awalnya hingga Rp 11 triliun. Namun dana yang tersedia tidak mencapai jumlah demikian. Nyatanya menurut data laporan keuangan BRR, total dana yang terealisasikan adalah Rp 5,67 triliun, didapatkan langsung dari APBN sebanyak Rp 3,47 triliun dan disumbang oleh sekitar 80 pendonor sebesar Rp 2,2 triliun.

Pasca pembubaran BRR pada akhir tahun 2009, kegiatan pembangunan dilanjutkan oleh Pemerintah berdasarkan kerangka Rencana Aksi Kesinambungan dan Rekonstruksi di Kepulauan Nias, antara lain dengan tetap memanfaatkan sisa dana BRR dan dana hibah yang disediakan para pendonor. Terdapat tiga kelompok kegiatan yang menjadi tindak lanjut tersebut, yakni melalui Rural Access and Capacity Building Project (RACBP), Nias Livelihood and Economic Development Program (Nias LEDP), dan Nias Island Transition Project (NITP). RACBP dengan anggaran US$ 10 juta ditujukan untuk melanjutkan pembangunan jalan akses ke desa-desa dan rekonstruksi warisan budaya. Sementara LEDP yang didukung dengan Multi Donor Fund (MDF) sebesar US$8,2 juta dimaksudkan untuk meneruskan pengembangan kegiatan usaha dan ekonomi lokal. Kemudian NITP yang juga disokong pendanaannya oleh MDF hingga sebanyak US$3,9 juta difokuskan pada pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah untuk mengambil alih tugas-tugas pembangunan dan meneruskan perawatan fasilitas yang telah dibangun.

Seluruh kegiatan yang disokong oleh dana hibah MDF tersebut telah diakhiri pada tutup tahun 2012, sesuai dengan statute yang disepakati sejak awal dengan para pendonor. Seberapa besar kegiatan yang berhasil dilakukan dan berapa dana MDF yang berhasil diserap di bawah koordinasi manajemen kantor Bank Dunia di Jakarta tidak diketahui dengan jelas. Upaya untuk memperoleh laporan akhir melalui media elektronik tidak mudah diperoleh.

Namun harus diakui bahwa upaya rehabilitasi dan rekonstruksi Kepulauan Nias yang berlangsung mulai sejak bagian akhir 2005 hingga akhir 2012 telah meningkatkan kemampuan Nias sebagai bagian komunitas bangsa. Dewasa ini, Kepulauan Nias tidak lagi hanya terdiri dari dua kabupaten, tetapi telah menjadi empat kabupaten dan satu kota sejak sekitar lima tahun lalu. Bahkan kalau saja RUU Pembentukan Daerah Otonomi Baru yang diagendakan persetujuannya oleh DPR RI 2009 – 2014 pada bagian akhir tugasnya bulan September 2014 tidak dibatalkan, Kepulauan Nias niscaya telah menjadi povinsi ke-34.

Tetapi, sesungguhnya pergumulan Nias bukan terletak pada peningkatan statusnya menjadi provinsi. Melainkan tantangan yang paling mendasar adalah bagaimana memperoleh kepemimpinan teladan yang sepenuhnya mendedikasikan dirinya bagi kepentingan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri berlangsungnya apatisme dan sinisme masyarakat di seluruh wilayah Nias bahwa Pemerintah Daerah hanya berorientasi untuk memuaskan kepentingan aparatnya, terutama kepentingan pemimpinnya.

Dengan ketentuan pelaksanaan pilkada serentak yang kini berlaku, keempat bupati dan satu walikota di Nias akan dipilih kembali di bulan Desember 2015. Putaran kepemimpinan baru ini merupakan kesempatan yang mencemaskan, karena di satu pihak kekuatan para incumbent tidak bisa dipungkiri. Sementara kerinduan masyarakat untuk memperoleh pemimpin baru yang bersih dan penuh pengabdian sudah sangat memuncak.

*Penulis adalah Mantan pegawai Kementerian Keuangan dan Direktur Eksekutif Bank Dunia  

Facebook Comments