Ilustrasi | sindonews.com

Ilustrasi | sindonews.com

NIASONLINE, JAKARTA – Sejumlah warga Nias pada Senin (29/9/2014) malam menggelar aksi keprihatinan di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta pada sekitar pukul 22.00 Wib.

Aksi tersebut sebagai tanda kekecewaan atas keputusan DPR RI dan Pemerintah membatalkan pengesahan 21 daerah otonomi baru (DOB), termasuk Provinsi Kepulauan Nias yang sebelumnya telah dinyatakan telah memenuhi syarat disetujui untuk diajukan guna disahkan di paripurna.

“Atas hasil rapat kerja DPR RI dan Pemerintah tersebut di atas, dengan ini masyarakat Kepulauan Nias, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kepulauan Nias menyatakan kekecewaan yang cukup mendalam karena usul pembentukan Provinsi Kepulauan Nias semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di Kepulauan Nias,” ujar isi pernyataan sikap yang diterima Nias Online di Jakarta, Selasa (30/9/2014) malam.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 34 nama yang mewakili berbagai lapisan masyarakat Nias. Mulai dari kepala daerah, pengurus BPP PKN hingga tokoh pemuda.

Dalam pernyataan sikap tersebut, mereka juga menyatakan tekad akan melanjutkan perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias.

Mereka juga mewujudkan perjuangan tersebut dengan melaksanakan acara Kepulauan Nias Berdoa dan menghimbau seluruh masyarakat Se-Kepulauan Nias di manapun berada agar melakukan doa untuk percepatan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias.

Juga dijelaskan bahwa Provinsi Kepulauan Nias telah memenuhi semua syarat seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah telah dilengkapi dan telah melalui proses evaluasi dari Tim DPOD, DPD RI dan Panja Komisi II DPR RI.

Meski begitu, justru pada rapat kerja DPR RI dan Pemerintah pada tanggal 29 September 2014 justru tidak mendapat kesepakatan untuk mengesahkan usul pembentukan DOB yang merupakan hak inisiatif DPR RI dan sudah mendapat persetujuan Presiden RI melalui Surat Presiden RI tanggal 27 Desember 2013 tentang persetujuan pembahasan RUU pembentukan DOB.

Pernyataan sikap itu, juga akan diserahkan kepada Presiden RI, pimpinan MPR, DPR, DPD, Fraksi di DPR RI, Gubernur Sumut, dan pimpinan DPRD Sumut. (en)

Facebook Comments