Oleh: Drs. Manahati Zebua, M.Kes., MM*

MZebuaSEORANG teman yang kebetulan masih berstatus sebagai anggota DPRD di salah satu Pemerintah Kota di Indonesia, dengan penuh semangat menceritakan bahwa setelah menjadi anggota DPRD, banyak usul-usul yang berhasil diterima dan dilaksanakan pada wilayah konstituennya. Jalan-jalan dan jembatan banyak yang dibangun, MCK (mandi, cuci, dan kakus) sudah 50% dibangun di setiap rumah, dan sekarang sedang mendorong warga masyarakat untuk beternak ayam untuk memenuhi kebutuhan akan telur. Selama ini kebutuhan telur ayam banyak didatangkan dari luar daerah, sehingga harga telur ayam per kilogram jadi tinggi.

Saya merespon cerita teman ini dengan berkata, “Anda sangat hebat teman. Sangat peduli pada konstituen Anda. Masyarakat di sana pasti sangat senang, bangga, dan sangat mengagumi Anda. Dan barangkali Anda ini termasuk salah seorang yang berhasil untuk memenuhi kebutuhan kostituennya.

Lalu saya bertanya: “Bagaimana dengan kemajuan pariwisata di daerah Anda?” Jawab teman: “Wah kalau itu belum sempat terpikirkan”. Selanjutnya dia mengutarakan bahwa di daerahnya banyak wilayah yang berpotensi sebagai objek dan daya tarik wisata, tetapi memang belum tergarap. Menurut teman, pariwisata bisa juga dipertimbangkan sebagai salah satu sektor yang bisa dikedepankan untuk menjadi sektor utama dan pemancing pembangunan pada sektor-sektor yang lain.

Karena kegiatan pariwisata di daerah pemilihan teman belum tergarap dengan baik, lalu teman itu berkata: “Apa ya yang perlu saya lakukan agar pariwisata di daerah saya bisa berkembang dengan cepat dan mendatangkan banyak manfaat kepada warga masyarakat di daerah saya?”

Nah, karena teman ini bertanya serius, maka saya berusaha memberikan trik-trik yang dapat digunakan untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata di daerahnya.

Saya katakan, hal pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan inventarisasi objek dan daya tarik wisata di daerahnya.

Hal kedua yang dilakukan yaitu mengklasifikasikan objek dan daya tarik wisata itu ke dalam klasifikasi tertentu, umpamanya objek dan daya tarik wisata ‘siap ditawarkan’ (prasarana dan sarana memenuhi), objek dan daya tarik wisata ‘agak siap ditawarkan’ (masih memerlukan penambahan prasarana dan sarana), dan terakhir klasifikasi objek dan daya tarik wisata yang ‘berpotensi ditawarkan’ (baru didesain pengembangannya).

Hal ketiga yang dilakukan lagi adalah penetapan sebuah wilayah sebagai desa wisata, sebagai wahana sosialisasi pariwisata. Objek dan daya tarik wisata ini sudah termasuk dalam klasifikasi ‘siap ditawarkan’, dan setelah itu masuk pada wilayah objek dan daya tarik wisata ‘agak siap ditawarkan’.

Hal keempat yang dilakukan adalah melakukan kegiatan pemasaran objek dan daya tarik wisata untuk mendorong kunjungan para wisatawan.

Hal kelima yang dilakukan yaitu pembangunan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata yang dimiliki, hendaknya dilaksanakan dengan mengikutsertakan atau bersama-sama dengan para tokoh masyarakat dan pemimpin desa di wilayah itu. Hal yang terakhir ini yang disebut, pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata berbasis desa atau pariwisata berbasis desa.

Apabila pembangunan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan pariwisata berbasis desa, maka desa yang sudah menjadi desa wisata itu akan cepat menyiapkan diri untuk menerima kunjungan para wisatawan. Munculnya kesiapan desa ini, dipacu oleh telah dipahaminya manfaat dari kegiatan pariwisata itu serta terbukanya usaha pariwisata dari setiap warga desa untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan.

Dampak dari peluang usaha ini adalah terpenuhinya beberapa kebutuhan keluarga di desa tersebut, seperti tercukupinya kebutuhan keluarga sehari-hari, kebutuhan akan pekerjaan, kebutuhan untuk meningkatkan pendidikan bagi anak-anaknya, dan seterusnya. Dengan demikian, setiap warga di desa itu ikut ambil bagian untuk turut serta menjaga dan memelihara, bahkan ikut aktif mengusulkan perbaikan dan penataan objek dan daya tarik wisata yang terdapat di wilayahnya itu di dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes).

Kalau hal ini bisa terjadi di desa, justru bisa meringankan tugas dan pekerjaan dari pemerintah, tinggal melakukan pengawasan. Dengan demikian, pemerintah sudah berhasil untuk membangun pariwisata berbasis desa. Lebih-lebih lagi kalau ada ‘Kementerian Pemberdayaan Desa’ di dalam kabinet Jokowi, sungguh sangat mendukung.

*Penulis buku: Inspirasi Pengembangan Pariwisata di Daerah (2014), tinggal di Yogyakarta.

Facebook Comments