Ilustrasi | pdk.or.id

Ilustrasi | pdk.or.id

NIASONLINE, JAKARTA – Posisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang semula berkukuh menolak pembentukan daerah otonomi baru (DOB) dipastikan berubah. Sebelumnya, pemerintah berpendapat tidak mau menyetujui usulan DOB tersebut dengan alasan tidak mau membebani pemerintahan berikutnya. Persetujuan atas pembentukan DOB tersebut akan diserahkan kepada pemerintah Jokowi yang akan menggantikannya.

Kepastian perubahan sikap pemerintah tersebut, terungkap dari pernyataan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan yang menyebutkan setidaknya 20 DOB sebelum masa pemerintahan SBY ini berlalu. Djohermansyah memastikan hal itu kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Kamis (18/9/2014).

Djohermansyah menjelaskan, pemerintah dan DPR telah sepakat untuk memrioritaskan daerah yang memenuhi syarat dan daerah perbatasan geologis dan geostrategis. Meski begitu, dia tidak mau merinci daerah mana saja yang akan disahkan tersebut.

Sepeti diketahui, DPR RI akan menggelar rapat persetujuan pemekaran DOB pada 22-23 September di tingkat Komisi II DPR RI. Selanjutnya, akan disahkan pada rapat paripurna pada keesokan harinya, Kamis, 25 September 2014.

Sebelumnya, kepada Nias Online, anggota Komisi II DPR RI Yasonna H. Laoly mengungkapkan, usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias merupakan salah satu yang memenuhi syarat dan diperkirakan lolos untuk disahkan. (en/dbs)

Facebook Comments