NIASONLINE, JAKARTA – Sesuai jadwal, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang baru kembali akan dibahas pada 11 September 2014 dan targetkan disahkan menjadi Undang-Undang pada pertengahan bulan ini juga atau sebelum pergantian anggota DPR RI.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menjelaskan, pemerintah sendiri mengusulkan agar pemilihan dilakukan secara tidak langsung untuk menentukan bupati atau walikota. Sedangkan untuk pemilihan gubernur, diusulkan tetap dilakukan secara langsung.

“Saat ini masih dibahas intensif di DPR RI. Harapannya, pertengahan bulan ini sudah disahkan menjadi Undang-Undang. Setelah disahkan, maka tahun depan sudah diberlakukan,” ujar Gamawan di Surabaya, Kamis (4/9/2014).

Dia menjelaskan, saat ini masih ada perbedaan antar fraksi di DPR maupun dengan pemerintah. Terkait pemilihan kepala daerah oleh DPRD, ada yang menghendaki pemilihan tidak langsung dan juga ada yang menghendaki pemilihan langsung.

Perdebatan kedua, jelas dia, apakah pemilihan kepala daerah tersebut dilakukan satu paket, yakni kepala daerah dan wakilnya. Atau, secara nonpaket dimana hanya kepala daerah saja yang dipilih. Selanjutnya, Kepala Daerah terpilih mengajukan ke DPRD calon wakilnya. Untuk perdebatan kedua ini, papar dia, mempertimbangkan perbedaan kondisi setiap daerah yang tidak sama.

Misalnya, jelas dia, di luar Jawa ada daerah yang penduduknya berkisar 16 ribu, 30 ribu dan 40 ribu orang. Jumlah penduduk yang sedikit itu dipertimbangkan agar dipimpin oleh kepala daerah saja tanpa wakil. Sebaliknya, di daerah dengan penduduk yang mencapai puluhan juta, misalnya Jawa Timur, wakil gubernurnya bisa dua atau tiga orang.

Pemerintah sendiri, ucap Gamawan, cenderung setuju dengan pilkada dengan tidak satu paket. Pemilihan wakil bergantung kebutuhan daerah yang akan dibagi dalam sistem kluster.

Pertarungan politik sangat memengaruhi penetapan RUU Pilkada ini. Partai-partai yang tergabung dalam koalisi Merah Putih pada Pilpres lalu, kecuali PKS, mulai beralih haluan dari semula mendukung pemilihan langsung kini mendukung pemilihan tak langsung. Sisanya, umumnya partai pendukung Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Jokowi-JK mendukung pemilihan langsung, atau seperti selama ini dilakukan.

Tarik menarik terkait penyelesaian RUU ini, diperkirakan akan berakhir dengan voting. Juga tidak tertutup kemungkinan, RUU ini bila disahkan dengan opsi pemilihan tak langsung, akan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh berbagai pihak.

Perubahan aturan Pilkada, khususnya pada level kabupaten dan kota, akan berpengaruh besar pada pergeseran konstelasi persaingan di Kepulauan Nias. Seperti diketahui, lima daerah di Kepulauan Nias akan memulai tahapan Pilkada mulai tahun depan dan awal 2016. Selama ini, pemilihan langsung dan posisi Wakil Kepala daerah sangat efektif menjadi pendulang suara.

Saat ini, sejumlah orang telah menyatakan secara terbuka kesiapan untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah di beberapa daerah di Kepulauan Nias untuk periode 2016-2021. (en/dbs)

Facebook Comments