Setujui Provinsi Kepulauan Nias, DPD Segera Rapat Dengan DPR dan Pemerintah

Tuesday, July 8, 2014
By susuwongi

Ketua Komite I DPD Alirman Sori (senator asal Sumatera Barat) | DPD RI

Ketua Komite I DPD Alirman Sori (senator asal Sumatera Barat) | DPD RI

NIASONLINE, JAKARTA – Menyusul pengesahan pandangan DPD yang menyatakan persetujuan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Kepulauan Nias, DPD akan menggelar rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan Pemerintah.

“Selanjutnya, Komite I DPD akan membahasnya bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Merujuk rekomendasi hasil kajian, Komite I DPD mengusulkan kepada Komisi II DPR agar menyelenggarakan rapat kerja (raker) bersama Komite I DPD dan Pemerintah,” seperti dikutip dari siaran pers DPD yang diterima Nias Online di Jakarta, Selasa (8/7/2014).

Sebelumnya, Ketua DPD Irman Gusman yang memimpin rapat paripurna ke-14 DPD menyatakan bahwa usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias telah memenuhi syarat.

“Dapatkah kita menyetujui pandangan DPD terhadap RUU Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias sebagai pemekaran Provinsi Sumatera Utara?” ujar Irman yang disambut dengan pernyataan “Setuju…” oleh para anggota DPD.

Sebelum disetujui, dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Komite I DPD, Ketua Komite I DPD Alirman Sori (senator asal Sumatera Barat) menjelaskan, bahwa selama masa sidang ini pihaknya terlibat aktif dan intensif membahas 65 RUU
daerah otonom baru (DOB) bersama DPR dan Pemerintah.

Dia menjelaskan, Komite I DPD membentuk dua tim kerja (timja), yaitu Timja DOB Papua dan Papua Barat yang diketuai Dani Anwar (senator asal Daerah Khusus Ibukota Jakarta) dan Timja DOB Non Papua dan Non Papua Barat yang diketuai Farouk Muhammad (senator asal Nusa Tenggara Barat).

Komite I DPD juga telah melakukan audiensi dan kunjungan kerja sekaligus tinjauan kewilayahan ke beberapa calon provinsi/kabupaten/kota, termasuk calon Provinsi Kepulauan Nias sebagai pemekaran Provinsi Sumatera Utara.

“Hasil audiensi dan kunjungan kerja, kami mengharapkan sidang paripurna hari ini mengesahkan pandangan DPD terhadap RUU Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias sebagai keputusan DPD untuk membahasnya bersama DPR dan Pemerintah,” kata dia.

Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mencatat, Indonesia terdiri atas 539 daerah otonom (34 provinsi, 412 kabupaten, dan 93 kota). Jumlah daerah otonom bertambah sejak tahun 1999 hingga kini, dari 319 daerah otonom (26 provinsi, 234 kabupaten, dan 59 kota) pada tahun 2010 ke 524 daerah otonom (33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota) pada tahun 2012. Dalam kurun waktu tahun 2011-2014, DPR mengajukan 19 RUU DOB yang menyisakan satu RUU DOB yang pembahasannya tertunda, yaitu RUU DOB Kota Raha.

Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP-PKN) Hermit Hia dan perwakilan BPP PKN Jakarta.

Persetujuan DPD ini merupakan langkah signifikan yang mendekatkan pengesahan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias menjadi kenyataan. Selanjutnya, tinggal menunggu persetujuan pemerintah bersama DPR RI untuk selanjutnya disahkan.

Sebelumnya, Tim DPD telah meninjau langsung kesiapan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias ini di Pulau Nias. Tak lama berselang, DPD menyatakan Provinsi Kepulauan Nias telah memenuhi syarat untuk disahkan sebagai daerah otonomi baru,terpisah dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut).(en)

One Response to “Setujui Provinsi Kepulauan Nias, DPD Segera Rapat Dengan DPR dan Pemerintah”

  1. 1
    Selatieli Sihura Says:

    selamat dan terus kita doakan terwujudnya kepulauan Nias menjadi propinsi baru…GBU

Leave a Reply

Kalender Berita

July 2014
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031