Prof. Suahasil: Pariwisata itu Soal Jualan Ide, Cerita dan Citra

NIASONLINE, JAKARTA – Pembangunan kepariwisataan kembali menjadi topik hangat akhir-akhir ini di Nias. Meski substansinya tidak baru sama sekali, tapi harus diakui, kegiatan Lokakarya Pembangunan Kepariwisataan Kepulauan Nias yang digelar pada 17-18 Juni 2014 lalu di Kantor Bupati Nias yang digagas oleh Nias Diaspora itu membuat pembangunan kepariwisataan kembali menjadi topik hangat.

Berbagai konsep dirancang dan ditelurkan. Namun, sekali lagi, tidak semuanya baru. Sebagian besarnya cuma mengulang hal-hal yang selama ini sebenarnya menjadi bagian dari tugas dan fungsi pokok aparat pemda yang terkait dengan kepariwisataan dan kebudayaan.

Dari sekian pembicara dan materi pada acara itu, salah satu usulan menarik dan membumi datang dari Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) Prof. Suahasil Nazara, Ph. D. Putra mantan Bupati Nias (sebelum pemekaran) Hanati Nazara tersebut tampil sebagai pembicara pada acara itu.

Kepada Nias Online, Prof. Suahasil menjelaskan apa yang menjadi inti dari paparannya pada seminar itu. Menurut dia, seminar atau lokakarya ataupun pembangunan kepariwisataan bukanlah upaya meninggikan prioritas lalu yang lain ditinggalkan.

“Pembangunan harus dilakukan di semua lini. Pariwisata adalah kesempatan menyatukan berbagai lini karena di sini Pemerintah dan masyarakat yang bekerja,” jelas dia, Selasa (1/7/2014).

Dia menjelaskan, pembangunan itu tidak hanya satu dimensi. Pembangunan adalah proses memperbanyak opsi bagi masyarakat. Prioritas pembangunan juga bukan hanya masalah satu sektor. Kalau prioritas adalah pertanian, bukan berarti Pemerintah tidak memperhatikan industri atau jasa.

“Paparan saya mengatakan bahwa pariwisata bukan hanya satu sektor, tapi sebenarnya adalah banyak sektor,” kata dia.

Pariwisata itu sendiri, menurut dia, bukan hanya soal destinasi wisata. Tapi mencakup banyak sektor seperti kuliner (makanan, minuman, dll), transportasi (pelabuhan, bus, bandara, dll) , industry (kerajinan, dll), hotel (penginapan berbagai tingkatan), rumah makan (restoran, kedai), komunikasi, perbankan dan keamanan.

Dalam kaitan ini, pemerintah harus memfasilitasi semua bidang, seperti iklim usaha, iklim budaya, perijinan, lahan, penguatan masyarakat dan infrastruktur.

Tidak Melulu Soal Infrastruktur

Dia mengatakan, pariwisata juga bukan hanya soal infrastruktur. Menurut dia, tidak serta merta ketersediaan infrastruktur yang baik akan paralel dengan nilai jual destinasi wisata.

Hal penting yang menarik turis datang ke objek wisata di satu wilayah adalah adanya ide, cerita, image yang berkembang tentang objek wisata itu.

“Machu Picchu (MP) [di Peru, red] adalah contohnya. Apakah orang ke MP karena infrastruktur bagus? Tidak juga. Pergi ke sana sangat susah. Orang ke MP karena ada ide, cerita dan image. MP bisa menerima turis 2000 orang per hari bukan karena infrastrukturnya bagus, tapi karena ada ide, cerita dan image yang berkembang,” tegas dia.

Lalu ide, cerita dan image itu apa? Menurut dia, terdiri dari aspek alam dan orang. Aspek alam terdiri dari pemandangan, gunung, laut dan atraksi alam. Sedangkan aspek orang mencakup adanya kebudayaan dan peninggalan yang ditandai dengan adanya atraksi, museum, peninggalan dan tradisi.

Oleh karena itu, jelas dia, Nias juga harus mencari cerita, image dan ide yang serupa.

“Nias harus mencari ide, cerita, dan image ini. Sekarang ada lompat batu, ada surfing. Apakah ada cerita, ide, image lain? Kembangkan ide, cerita, dan image ini. Maka turis akan datang, karena cerita yang didengar, ide yang ditulis, image yang di internet, tidak cukup. Turis ingin melihat sendiri. Merasakan sendiri bagaimanapun berbeda dengan membaca dan mendengar,” ucap dia.

Dalam upaya memunculkan cerita, ide, image itu, tambah dia, museum dan pesta adat atau pesta rakyat harus jadi perhatian. Hal ini tidak harus dilakukan oleh pemerntah saja. Tapi juga oleh semua pihak.

“Kalau mengandalkan Pemerintah saja pasti tidak cukup. Peran masyarakat sangat penting menggali ide, cerita, dan image,” kata dia.

Iklim budaya yang mencakup pesta budaya dan pesta rakyat, kata dia, juga harus dilakukan dan itu harus rutin.

“Tidak ada jalan pintas untuk terkenal,” tegas dia.

Pemerintah, swasta dan masyarakat juga harus bermitra untuk mewujudkannya. Dan yang lebih penting, pesta budaya atau pesta adat itu harus dijadikan sebagai pesta rakyat. Bukan hanya proyek pemerintah. Bukan hanya untuk budaya.

“Jadi pada akhirnya intinya adalah yang datang harus terkesan dan yang pergi harus kembali,” tandas Komisaris PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)/BDTC tersebut.

Terkait pengelolaan, menurut dia, harus diserahkan kepada yang ahli di bidang itu. Bisa diserahkan kepada Badan Usaha namun dengan target kinerja yang jelas. Badan Usaha itu yang melakukan pengelolaan kawasan wisata dan juga melakukan promosi kawasan wisata. Juga mendorong kemitraan pemerintah dan swasta di bidang kepariwisataan. (en)

This entry was posted on Wednesday, July 2nd, 2014 at 11:08 PM and is filed under Berita Nias, Berita Sumut. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.