NIASONLINE, JAKARTA – Presiden SBY tetap pada posisi menunda pengesahan 65 daerah otonomi baru (DOB) inisiatif DPR seperti disampaikan kepada DPR pekan lalu. Dalam rapat kerja yang digelar kemarin (24/6/2014), Presiden SBY melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tetap menegaskan sikap penundaan tersebut.

“Rapatnya kemarin malam. Belum ada kemajuan. Presiden melalui Mendagri menyampaikan tidak mau mengambil keputusan strategis karena akan ada pemerintahan yang baru. Jadi, diusulkan agar 65 DOB tersebut dibahas pada pemerintahan yang akan datang,” ujar anggota Komisi II DPR RI Yasonna H Laoly kepada Nias Online, Rabu (25/6/2014).

Namun, Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI untuk pembahasan DOB tersebut, kata Yasonna, berpendapat tetap melanjutkan pembahasan.

Dia menjelaskan, dari 65 DOB, 32 di antaranya dinyatakan memenuhi syarat atau layak menjadi DOB, termasuk Provinsi Kepulauan Nias.

“Kemarin kita minta Minggu depan kita buat kriteria prioritas untuk dbahas. Misalnya, saya usulkan, daerah terluar, perbatasan. Karena menurut pasal 25A UUD 1945 kita adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara, maka perlu penguatan daerah-daerah kepulauan, dan lain-lain,” jelas dia.

Rencananya, tambah dia, pembahasan akan dilanjutkan minggu depan.

Sebelumnya, dalam rapat kerja yang dihadiri oleh Dirjen Otda Kemendagri, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenhukham dan Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah pada Selasa (17/6/2014), pemerintah menyatakan sikap menunda pembahasan 65 DOB tersebut dengan alasan yang sama.

Sementara itu, anggota tim sekretariat Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP PKN) Jakarta, Tobias Duha mengatakan, pertemuan minggu depan itu kemungkinan masuk tahap pengambilan keputusan.

Dia juga mengatakan, dari 65 DOB yang diajukan tersebut, hanya 33 yang memenuhi syarat, termasuk usulan Provinsi Kepulauan Nias. Dari tiga calon provinsi yang dinyatakan layak, Provinsi Kepulauan Nias berada di urutan pertama, disusul Provinsi Bolaaang Mongondow Raya dan Provinsi Sumbawa.

Sebelumnya, DPOD telah memutuskan merekomendasikan usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias untuk dibahas dan selanjutnya ditetapkan menjadi provinsi. Hal itu berdasarkan evaluasi persyaratan, di antaranya, dengan datang langsung ke Nias untuk melakukan peninjauan lapangan.

Tidak hanya itu, DPD RI juga baru-baru ini telah melakukan peninjauah langsung. Posisi sementara DPD RI menyatakan usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias sudah memenuhi syarat. Diharapkan, keputusan mengenai usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias tersebut bisa dilakukan sebelum terjadinya pergantian anggota DPR RI pada tahun ini. (en)

Facebook Comments