Yasonna H Laoly | suarapembaruan.com

Yasonna H Laoly | suarapembaruan.com

NIASONLINE, JAKARTA – Harapan agar 65 daerah otonomi baru (DOB), termasuk Provinsi Kepulauan Nias terwujud sebelum berakhirnya masa jabatan DPR RI periode 2009-2014 tampaknya tidak akan mudah.

Meski Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) merekomendasikan Provinsi Kepulauan Nias sebagai salah satu calon provinsi yang diusulkan untuk ditetapkan, namun realisasinya terhambat oleh kebijakan pemerintahan Presiden SBY yang memilih menunda pengesahan karena tidak mau mengambil kebijakan strategis menjelang akhir masa jabatannya yang berakhir pada Oktober 2014.

“Menurut Kemendagri, melalui rapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), DOB Provinsi Kepulauan Nias termasuk yang layak utnuk menjadi provinsi. Namun, Presiden SBY meminta agar pembahasan 65 DOB baru ditunda pembahasannya ke pemerintahan yang akan datang. Alasannya, masalah pemekaran adalah suatu keputusan strategis, yang seharusnya tidak diputus pada masa transisi sekarang,” ujar anggota Komisi II DPR RI Yasonna H. Laoly menjelaskan hasil rapat kerja yang digelar hari ini dengan pemerintah di gedung DPR RI, Selasa (17/6/2014).

Rapat tersebut dihadiri oleh Dirjen Otda Kemendagri, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenhukham dan Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah. Rapat tersebut digelar secara tertutup untuk mendengarkan hasil evaluasi DPOD atas usulan 65 DOB atas inisiatif DPR RI.

Sebelumnya, DPOD telah memutuskan merekomendasikan usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias untuk dibahas dan selanjutnya ditetapkan menjadi provinsi. Hal itu berdasarkan evaluasi persyaratan, di antaranya, dengan datang langsung ke Nias untuk melakukan peninjauan lapangan.

Tidak hanya itu, DPD RI juga baru-baru ini telah melakukan peninjauah langsung. Posisi sementara DPD RI menyatakan usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias sudah memenuhi syarat. Diharapkan, keputusan mengenai usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias tersebut bisa dilakukan sebelum terjadinya pergantian anggota DPR RI pada tahun ini.

DPR Lanjutkan Pembahasan

Meski begitu, kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI itu, Komisi II DPR RI mengambil sikap berbeda dengan pemerintah. Dalam rapat Komisi II, komisi yang membidangi pemerintahan tersebut bersepakat tetap melanjutkan pembahasan DOB-DOB tersebut.

“Komisi II sepakat akan membahas DOB secara selektif dan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” tegas dia.

Dia menjelaskan, dari hasil evaluasi DPOD, sebanyak 32 DOB dinyatakan layak dan memenuhi syarat untuk disahkan.

“Dari 32 DOB tersebut, termasuk Provinsi Kepulauan Nias,” tutup dia. (en)

Facebook Comments