Aksi demonstrasi dan atraksi lompat batu di depan kantor KPU Pusat, Jakarta | TD

Aksi demonstrasi dan atraksi lompat batu di depan kantor KPU Pusat, Jakarta | TD

NIASONLINE, JAKARTA – Sejumlah perwakilan partai politik di Nias Selatan dan warga Nias Selatan menggelar demonstrasi di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Senin (5/5/2014).

Aksi yang diikuti ratusan orang tersebut digelar untuk memrotes berbagai dugaan pelanggaran massif yang terjadi baik sebelum, pada saat maupun sesudah pileg di gelar pada 9 April 2014.

Dalam aksi di depan kantor KPU, orasi dipimpin bergantian oleh Induk Laia dari FKI-1 Nias Selatan, Yulius Duha dan Tobias Duha, keduanya dari Forum Nias Selatan (Fornisel), Waspada Wau, Hengky Wau dan Ketua DPD Partai Demokrat Nias Selatan yang juga Ketua DPRD Nias Selatan Effendi.

Aksi demonstrasi dimulai dengan konsolidasi di Tugu Proklamasi lalu diawali dengan aksi demonstrasi yang digelar di depan Kantor KPU di Jl. Imam Bonjol, Jakarta. Merepons aksi tersebut, salah satu kepala bagian di kantor KPU menerima perwakilan para pendemo. Pasalnya, saat para pendemo beraksi, para komisioner KPU sedang menggelar rapat pleno penghitungan suara nasional.

Usai beraksi di depan kantor KPU, massa melanjutkan aksinya di kantor Bawaslu dan DKPP yang kebetulan berada di gedung yang sama di Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat. Berbeda dengan aksi demonstrasi biasanya, para pendemo juga menampilkan atraksi lompat batu oleh tiga orang pelompat.

Dalam aksinya, di ketiga tempat tersebut, para pendemo menuntut tiga hal. Yakni, menolak hasil pileg 9 April 2014, menuntut digelarnya pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS di Nias Selatan dan menuntut pencopotan dan proses hukum atas para komisioner KPUD Nias Selatan.

Sebelumnya, perwakilan FKI-1 dan 11 parpol tersebut juga telah menghadap ke Bawaslu, DKPP dan KPU pada Jum’at (2/5/2014). Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Induk Laia, saat di Bawaslu, mereka langsung menjalani pemeriksaan oleh tim Bawaslu dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Mereka membawa berbagai bukti temuan kecurangan massif yang terjadi dalam pelaksanaan Pileg di Nisel. Beberapa bukti tersebut adalah video yang menunjukkan dengan jelas berbagai pelanggaran terang-terangan dilakukan di beberapa desa.

Bawaslu sendiri telah turun langsung ke Nias Selatan dan menemukan massifnya kecurangan sehingga merekomendasikan kepada KPU Pusat agar menggelar pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Nias Selatan. Namun, KPU hanya mengulang pemungutan suara di 35 TPS dan sisanya dilakukan rekap ulang di sekitar 1.034 TPS lainnya.

Namun, dari beberapa informasi, selain sempat terjadi penundaan, perekapan tersebut juga terkendala karena terjadi deadlock mengingat KPU memutuskan hanya menghitung berdasarkan formulir C1 plano dan bukan berdasarkan surat suara di dalam kotak suara. Padahal, berdasarkan temuan Bawaslu, formulir C1 itu sudah banyak berubah karena banyak dicoret diduga sebagai upaya mengubah hasil perolehan suara. (en)

Facebook Comments