NIASONLINE, JAKARTA – Berberda dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nias Selatan yang hanya melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 30 TPS, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Nias Selatan.

Anggota pengawas pemilu di tingkat pusat tersebut, Nelson Simanjuntak yang beberapa hari lalu mengunjungi Nias Selatan menyatakan hal itu di kantor KPU di Jakarta, Rabu (23/4/2014).

Pertimbangan untuk menggelar pemungutan suara ulang di seluruh Nias Selatan karena ditemukan terjadinya pelanggaran massif dalam proses pemungutan suara di seluruh TPS di 31 kecamatan pada pileg lalu.

“Setelah dicek di lapangan, ternyata (pelanggarannya, red) masif. Dari 12 partai peserta pemilu di sana, 11 meminta digelarnya pemungutan suara ulang. Hanya Partai Gerindra yang tidak minta pemungutan suara ulang. Ada seribuan TPS di sana. Lebih bagus kalau direkomendasikan semuanya. Karena tidak ada satu dokumen pun yang bisa kita percaya hasilnya. Yang bisa membuktikan di TPS tersebut bahwa suaranya bagus. Melihat catatan-catatan yang sudah dicorat-coret itu jadi mencurigakan semuanya,” ujar anggota Bawaslu bidang Hukum tersebut.

Panwaslu sendiri, kata dia, merekomendasikan pemungutan suara ulang di 85 TPS. Namun, yang direncanakan dilakukan dalam waktu dekat sebanyak 35 TPS pada 26 April 2014.

Aneka Temuan

Dia merinci, temuan pelanggaran massif itu di antaranya, jumlah suara sah dan tidak sah di beberapa TPS melebihi jumlah pemilih. Jumlah surat suara yang digunakan untuk pemilihan di tingkat DPR RI, DPD, DPRD I dan DPRD II tidak sama.

Lalu, KPU Nias Selatan juga baru menerima formulir C1 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada 15 April dari seharusnya pada 11 April 2014. Juga ditemukan, hanya sebagian kecil Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang memberikan C1 kepada pengawas.

Lalu, di dua tempat, juga terjadi pembakaran kotak suara. Dia menduga, petugas pemilu sengaja membakar untuk menghilangkan barang bukti.

Nelson menambahkan, pihaknya juga menemukan dimana peserta pemilu dan masyarakat tidak percaya pada Ketua KPU Nias Selatan diduga karena faktor kekerabatan dengan Bupati setempat. Selain itu, juga beberapa saudaranya tercatat maju sebagai calon legislatif.

Temuan lainnya, KPU Nias Selatan telah melakukan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di 11 kecamatan. Diberitakan tidak ada protes dari panitia pengawas tingakt kecamatan dan parpol. Namun, setelah ditelusuri, Panwas kecamatan tidak bertindak karena kesulitan menghadapi begitu banyaknya pelanggaran.

Juga ada temuan berupa upaya jemput paksa dari KPU, tapi bukannya membuat pemilu lebh baik, malah menjadi masalah baru.

Berdasarkan temuan itu, Bawaslu, kata dia, secara otomatis meralat rekomendasi sebelumnya kepada KPU agar menggelar pemungutan suara ulang paling lambat pada 23 April 2014 di beberapa TPS.

“Hal ini bertujuan untuk mengoreksi pelanggaran demi mengembalikan hak pilih rakyat dan hak dipilih peserta Pemilu. KPU agar segera menggelar PSU agar tidak melampaui jadwal penetapan hasil Pileg Nasional pada 9 Mei 2014. Artinya, sebelum 9 Mei KPU seluruh rekapitulasi sudah harus selesai,” tegas dia.

Nelson mengatakan, meski sesuai aturan, batas waktu pelaksanaan PSU sudah habis, yakni maksimal 10 hari setelah Pileg, namun, PSU tetap harus dilakukan guna hak konstitusi warga.

“Ini kejadian khusus. Karena itu, kami sarankan KPU membuka kemungkinan PSU. Sebab, pelanggaran-pelanggaran itu berakibat pada hasil akhir,” jelas dia.

Nelson juga menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kekisruhan pelaksanaan pemilu di Nias Selatan.

“Nias Selatan dari dulu kacau. Pemilu 2004 semua anggota KPU melarikan diri setelah penghitungan suara. Pemilu 2009 semua kotak suara dihitung ulang atas perintah MK,” kata dia.
Dia juga mengakui, Panwaslu Nias Selatan telah berkoordinasi dengan kepolisian Nias Selatan untuk mengusut pelanggaran yang terjadi. 11 kasus telah diteruskan ke polisi pada dua minggu lalu dan telah ada tersangkanya dari petugas KPPS dan PPS.

Sebelumnya, Komisioner KPU Nias Selatan Deskarnial Zagoto memastikan pelaksanaan PSU hanya di 30 TPS dan beberapa TPS lainnya dilakukan penghitungan ulang pada 26 April 2014.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengaku, pihaknya belum bisa bersikap terkait rekomendasi itu, karena belum disampaikan secara tertulis kepada KPU. Bila sudah menerima suratnya, pihaknya baru akan menindaklanjutinya dengan berkoordinasi dengan Bawaslu. (en)

Facebook Comments