Ilustrasi | lagaligopos.com

Ilustrasi | lagaligopos.com

NIASONLINE, JAKARTA – Merespons maraknya protes di berbagai daerah atas hasil pengumuman tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur tenaga honorer kategori 2 (k2), pemerintah membentuk tim untuk melakukan investigasi.

Seperti dikutip dari situs setkab.go.id, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menunjuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi Koordinator Investigasi Bersama atas data-data honorer ‘siluman’ tersebut.

Dalam tim investigasi itu, juga bergabung Kepolisian RI melalui Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) yang akan menindaklanjuti pengaduan yang terindikasi pidana pemalsuan berkas kelengkapan tenaga honorer K2.

“Tekad pemerintah ini sebagai tanggapan atas protes dari masyarakat terhadap pengumuman test penerimaan CPNS dari jalur Tenaga Honorer Kategori Dua (K2),” ujar Menteri PAN-RB Azwar Abubakar yang memimpin Rapat Kerja (Raker) Panitia Seleksi Ujian Nasional (Panselnas) CPNS, di Ruang Sriwijaya Kantor Kementerian Kementerian PAN-RB di Jakarta, Senin (25/2/2014).

Azwar mengatakan, meski sebelum pelaksanaan ujian data K2 tersebut telah diuji publik, namun dia mengakui ada sinyalemen kalau data-data tersebut masih ada yang ‘bodong’.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Neara (BKN) Eko Sutrisno mengatakan, BKN akan meneliti kebenaran data K2 berdasarkan database miliki BKN.

“Hanya K2 yang datanya sesuai kebenaran dan keabsahannya saja yang akan ditetapkan NIP-nya,” tegasnya.

Saat ini, protes terhadap pengumuman hasil tes CPNS kategori II di Pulau Nias mulai muncul di Kabupaten Nias Selatan. Selain adanya dugaan permainan uang yang diduga melibatkan pejabat, juga diduga banyak yang masuk dalam daftar kelulusan tersebut masuk kategori ‘siluman’ alias tidak memenuhi syarat sebagai honorer kategori II. Berdasarkan informasi yang diterima Nias Online, laporan mengenai hal itu telah dikirimkan ke Kemenpan-RB.(en)

Facebook Comments