Ilustrasi | mutosagala.wordpress.com

Ilustrasi | mutosagala.wordpress.com

NIASONLINE, JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memeringatkan, pemekaran wilayah yang saat ini akan memasuki tahap pembahasan di DPR, tidak boleh membangkrutkan daerah induknya. Hal itu menjadi salah satu yang harus dipertimbangkan untuk menyetujui usulan daerah otonomi baru (DOB).

“Kita harus hati-hati membahas calon DOB. Jangan sampai daerah induk kolaps. Kalau dikaji bakal ‘bangkrut’, pembahasan calon DOB tidak mungkin berlanjut,” ujar Ketua Tim Kerja (Timja) Pemekaran Daerah Komite I DPD Dani Anwar dalam siaran pers yang diterima Nias Onlnie, di Jakarta, Rabu (26/2/2014).

Dani menjelaskan, pascapemekaran, tidak jarang mengakibatkan daerah induk menjadi tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Misalnya, daerah induk menjadi kekurangan sumber pendapatan daerah. Karena itu, pembentukan DOB harus disertai dengan kajian daerah.

“Usulan pembentukan daerah harus dilengkapi kajian daerah,” jelas dia.

Dia menegaskan, suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi DOB jika calon daerah otonom dan daerah induk mempunyai total nilai seluruh indikator dan perolehan nilai indikator faktor kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, dan kemampuan keuangan yang kategorinya sangat mampu atau mampu.

Dia memaparkan, kajian daerah ini merupakan hasil kajian tim yang dibentuk kepala daerah yang bersangkutan untuk menilai kelayakan pembentukan DOB yang memuat penilaian kuantitatif terhadap sejumlah faktor, dilengkapi proyeksi faktor-faktor dominan seperti faktor kependudukan, potensi daerah, kemampuan ekonomi, dan kemampuan keuangan; serta penilaian kualitatif terhadap faktor lainnya yang karakteristiknya tersendiri seperti faktor potensi sumber daya alam yang belum tergali, kondisi etnik, potensi konflik, dan historis. (en)

Facebook Comments