Ilustrasi | liputan6.com

Ilustrasi | liputan6.com

NIASONLINE, JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memeringatkan para kepala daerah untuk memastikan data honorer kategori II yang telah dinyatakan lulus benar-benar valid.

Sebab, bila data tenaga honorer kategori II yang diserahkan tidak valid, akan berdampak pada dua hal. Yakni, dianulirnya kelulusan dengan tidak akan dikeluarkannya NIP atas nama tenaga honorer yang telah lulus tersebut dan kedua, pejabat yang menandatangani persetujuan honorer kategori II tersebut akan dikenai sanksi pidana karena melakukan pemalsuan data.

Karena itu, pemerintah daerah diminta segera melakukan verifikasi data untuk memastikan apakah honorer K2 yang lulus itu sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 56/2012 mengenai perubahan kedua atas PP No. 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer, atau honorer bodong.

“Tidak mungkin pusat lagi yang memverifikasi datanya di daerah-daerah. Apalagi jumlah honorer yang lulus sangat banyak. Jadi daerah yang harus memeriksa apakah honorernya asli atau palsu,” kata Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tasdik Kinanto di kantornya, di Jakarta seperti dikutip Nias Online dari situs menpan.go.id, Sabtu (22/2/2014).

Dia menjelaskan, data hasil verifikasi Pemda akan menjadi acuan untuk pengurusan NIP di masing-masing Kantor Regional (Kanreg) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Namun dia menegaskan, Kemenetrian PANRB akan mengawal untuk memastikan tidak ada tenaga honorer bodong yang lolos dan mendapatkan NIP.

“Jika BKN menemukan ada data yang dipalsukan (setelah verifikasi pemda), honorernya langsung dianulir. Sedangkan pejabat pembina kepegawaian dan pejabat terkait yang menandatangani hasil verifikasi data tersebut akan diseret ke polisi karena melakukan tindakan pemalsuan,” tegas dia.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno menegaskan, berkas pengusulan pemberkasan NIP untuk honorer K2 yang lulus, harus disertai pernyataan sikap dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

“Surat pernyataan bermaterai itu berisi penegasan bahwa data tenaga honorer K2 yang diusulkan NIP-nya itu sudah dipastikan kebenaran dan keabsahannya,” ujarnya.

Bila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen honorer tersebut palsu, maka PPK tersebut harus bertanggungjawab secara penuh, baik secara administrasi maupun secara pidana.

“Apabila salah satu syarat saja tidak dipenuhi, maka BKN tidak akan menetapkan Nomor Identitas Pegawai (NIP)-nya, sehingga yang bersangkutan tidak dapat diangkat sebagai CPNS,” jelas dia.

Adapun batas waktu yang diberikan oleh BKN untuk melengkapi syarat terkait usul penetapan NIP PNS dari jalur kategori II paling lambat pada 30 April 2014.

Saat ini, protes terhadap pengumuman hasil tes CPNS kategori II di Pulau Nias mulai muncul di Kabupaten Nias Selatan. Selain adanya dugaan permainan uang yang diduga melibatkan pejabat, juga diduga banyak yang masuk dalam daftar kelulusan tersebut masuk kategori ‘siluman’ alias tidak memenuhi syarat sebagai honorer kategori II. Berdasarkan informasi yang diterima Nias Online, laporan mengenai hal itu telah dikirimkan ke Kemenpan-RB.

Nah, berikut adalah data honorer kategori II yang telah ditetapkan oleh pemerintah:

1. SK Pengangkatan yang ditandatangani pejabat berwenang;
2. Berusia maksimal 46 tahun dan minimal 19 tahun per 1 Januari 2006;
3. Memiliki masa kerja sebagai honorer paling sedikit 1 tahun per 31 Desember 2005, dan masih bekerja hingga pengangkatan CPNS;
4. Penghasilannya dibiayai dari Non-APBN/APBD; dan
5. Bekerja pada instansi pemerintah;
6. Dinyatakan lulus TKD dan TKB;
7. dan syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.(en)

Facebook Comments