NIASONLINE, JAKARTA – Rekomendasi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) berupa Surat Keputusan (SK) yang mendukung pembentukan Provinsi Kepulauan Nias akan diserahkan hari ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

SK tersebut akan dibawa tim yang sejak kemarin telah bersiap di Medan untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta hari ini dan diserahkan oleh Ketua Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP PKN) yang juga Wakil Bupati Nias Barat Hermit Hia ke Kemendagri.

“Hari ini dibawa ke Jakarta oleh teman-teman yang sudah standby di Medan sebelumnya. Pak Hermit Hia sendiri sudah ada di Jakarta untuk selanjutnya menyerahkan SK itu ke Kemendagri,” ujar Sekretaris Umum BPP PKN Faböwösa Laia kepada Nias Online, Jum’at (21/2/2014).

Sebelumnya, SK tersebut ditandatangani dan diserahkan Gubsu Gatot Pujo Nugroho kepada dua anggota DPRD asal Pulau Nias, Restu Kurniawan Sarumaha dan Analisman Zalukhu. Pertemuan untuk menerima SK dan Peta Kepulauan Nias tersebut digelar di Gubernuran pada Kamis (20/2/2014) pukul 22.00 wib.

Selanjutnya, SK dan Peta tersebut diserahkan kepada Ketua Forum Kepala Daerah (Forkada) Kepulauan Nias yang juga Bupati Nias Utara Edward Zega yang sudah berada di Medan untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta.

Dengan terbitnya SK dan Peta tersebut, seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk pengajuan dan pembahasan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias tersebut sudah lengkap.

Selanjutnya, tinggal menunggu verifikasi lapangan oleh Tim Kementerian Dalam Negeri, DPR RI dan DPD RI. Verifikasi itu akan menentukan apakah usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias akan menjadi prioritas dalam pembahasan di DPR.

Sebelumnya, setelah menunggu sangat lama, dalam pertemuan dengan para kepala daerah asal Kepulauan Nias, lima anggota DPRD Sumut asal Kepulauan Nias dan pengurus Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP PKN) yang digelar di Jakarta pada Rabu (12/2/2014), Gatot menyatakan kesediaan menerbitkan surat rekomendasi itu.

Usulan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias sendiri telah disetujui oleh DPR RI pada akhir tahun lalu menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif DPR RI. Bersama usulan itu, DPR juga menyetujui 64 usulan DOB lainnya.

Awal tahun ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi lampu hijau dengan menerbitkan Amanat Presiden (Ampres) atas RUU-RUU tersebut sebagai bukti kesediaan pemerintah membahas RUU tersebut bersama DPR RI. (en)

SK Gubsu Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias | RKS

SK Gubsu Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias | RKS

SK Gubsu tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias | RKS

SK Gubsu tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias | RKS

Facebook Comments