NIASONLINE, JAKARTA – Pengumuman hasil tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari unsur tenaga honorer kategori II disambut gembira oleh mereka yang namanya dinyatakan lulus. Namun, pengumuman itu juga memicu protes di berbagai daerah termasuk di Kepulauan Nias.

Pasalnya, diduga, dalam daftar yang lulus tersebut terdapat sejumlah nama peserta ‘siluman’ alias tak memenuhi syarat tapi bisa mengikuti tes dan kemudian dinyatakan lulus. Atas dasar itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akan ‘menyeleksi’ kembali mereka yang telah dinyatakan lulus.

Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmadja mengatakan, pihaknya akan menelusuri setiap yang telah dinyatakan lulus saat proses pemberkasan.

Mereka akan dinilai, apakah memenuhi syarat sebagai tenaga honorer kategori II seperti ditetapkan dalam PP No. 56/2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer. Dengan cara itu, peserta yang dinyatakan lulus namun tidak memenuhi syarat tersebut tidak akan jadi PNS karena Nomor Induk Pegawai (NIP)nya tidak akan diterbitkan.

“Silakan saudara menyampaikan data-data yang valid, kalau ada peserta yang lulus ternyata tidak memenuhi kriteria,” ujar Setiawan saat bertemu dengan perwakilan tenaga honorer kategori II dari Kabupaten Sumedang beberapa hari lalu di kantor Kemenpan, Jakarta, awal pekan ini.

Seperti diketahui, sesuai kriteria dalam PP tersebut, tenaga honorer yang masuk pasca-tahun 2005 tidak berhak masuk dalam seleksi CPNS tenaga honorer kategori II tahun lalu. Dalam aturan itu, mereka yang masuk sebagai tenaga honorer kategori II dan berhak mengikuti tes adalah mereka yang sudah bekerja minimal satu tahun pada bulan Januari 2005.

Setiawan mengatakan, ketepatan data tersebut tidak bisa terdeteksi melalui lembar jawab komputer (LJK) yang diolah. Dia mengatakan, semua data peserta itu merupakan usulan dari daerah.

“Kalau ternyata tidak sesuai ketentuan PP 56/2012, maka NIP-nya tidak akan dikeluarkan, dan batal menjadi CPNS,” tambahnya seperti dikutip dari situs resmi Kemenpan-RB, Kamis (20/2/2014).

Karena itu, dia minta kepada pihak-pihak yang mengetahui penyimpangan itu dan memiliki data yang valid, segeramelaporkannya ke BKD, Bupati, BKN, dan Kementerian PAN-RB.

Dia juga mengimbau para kepala daerah untuk membentuk tim investigasi untuk menelusuri kemungkinan adanya data-data tenaga honorer yang tidak benar. Pihaknya memerkirkan, dengan adanya investigasi dan laporan yang masuk, kemungkinan akan banyak tenaga honorer kategori II yang telah dinyatakan lulus pada akhirnya akan dianulir/dibatalkan.

Seperti diketahui, menyusul pengumuman hasil tes tersebut, bermunculan laporan di berbagai daerah mengenai banyaknya yang lulus tes tersebut diduga kuat tidak memenuhi syarat sebagai honorer kategori II.

Diduga kuat, ada pihak yang bermain, khususnya di tingkat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan memasukkan nama-nama yang tidak berhak tersebut dalam usulan yang dikirimkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. (en)

Facebook Comments