Ilustrasi e-KTP/IST

Ilustrasi e-KTP/IST

NIASONLINE, JAKARTA – Sebuah terobosan baru dihasilkan antara DPR dan Pemerintah terkait Kartu Tanda Penduduk (KTP). Melalui pengesahan perubahan UU No. 35/2006 tentang Administrasi Kependudukan di Sidang Paripurna DPR RI hari ini, KTP Elektronik ditetapkan berlaku seumur hidup.

Penetapan KTP Elektronik berlaku seumur hidup itu tertuang dalam pasal 64 ayat 4 huruf a UU tersebut. Sementara KTP orang asing menyesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap. Sebelumnya, masa berlaku KTP elektronik ditetapkan lima tahun dan menjelang habis, harus mengurus perpanjangannya kembali.

“KTP Elektronik berlaku seumur hidup, termasuk KTP Elektronik yang sudah diterbitkan sebelum UU ini disahkan,” jelas Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo saat membacakan pembahasan UU tersebut dalam rapat paripurana DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2013).

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, seluruh proses pengurusan dan penerbitan dokumen adminsitrasi kependudukan berupa penerbitan baru, penggantian karena rusak atau hilang, perbaikan akibat salah tulis, dan atau akibat perubahan elemen data juga digratiskan.. Sedangkan perubahan yang dimaksud adalah bila terjadi perubahan status. Misalnya, penambahan gelar akademik atau berpindah domisili.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, dengan pemberlakukan KTP seumur hidup tersebut, menghemat anggaran sebanyak Rp 4 triliun setiap lima tahun. Hal itu dengan asumsi pembuatan satu KTP mencapai Rp 16 ribu.

“Dana itu tidak perlu lagi karena KTP berlaku seumur hidup,” jelas dia usai rapat paripurna.

Tak hanya KTP yang gratis, kata Gamawan, pembuatan administrasi kependudukan lainnya seperti pembuatan akte kelahiran, dan Kartu Kematian juga gratis karena menjadi tanggungjawab pemerintah pusat.

“Pemerintah tidak boleh memungut biaya untuk pengurusan akte ini,” jelas dia.
Gamawan mengatakan, penggratisan pembuatan dokumen kependudukan itu mulai efektif berlaku pada Januari 2014. Aparat yang memungut biaya, kata Gamawan, bisa dijerat pidana 2 tahun penjara dengan denda seberat-beratnya Rp 25 juta.

Penerbitan dokumen kependudukan itu, khususnya Akta Kelahiran semuanya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan itu, maka pengurusan Akta Kelahiran tidak lagi harus melalui pengadilan.

Penghayat Kepercayaan

Undang-Undang ini juga memberi kelegaaan kepada para penghayat kepercayaan. Mereka akan diberikan keleluasaan untuk mendapatkan KTP meski dalam KTP mereka tidak akan diberikan status agama penghayat kepercayaan. Hanya 6 agama yang diakui yang bisa dicantumkan di KTP. Yakni, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.

“Meski tidak masuk ke salah satu agama resmi, penghayat kepercayaan tidak akan dihalangi untuk memperoleh tanda kependudukan,” jelas dia.

Dia juga mengungkapkan, akan melakukan sosialisasi dengan para kepala dinas terkait perubahan dalam UU tersebut. (en)

Facebook Comments