Oleh Lovely Christi Zega

Dalam film yang berjudul sama dengan namanya, Lincoln digambarkan tewas ditembak segera setelah pengesahan Amandemen 13  disahkan. Amandemen ke-13 yang disahkan pada masa kepemimpinannya ini berisi tentang penghapusan perbudakan kulit hitam di AS. Difilm The Butler, digambarkan bagaimana seorang pelayan kulit hitam mempunyai seorang anak tukang demo yang memperjuangkan kesetaraan hak antara warga kulit hitam dan warga kulit putih.

Dramatis. Itulah kesan yang tertangkap ketika saya menonton film-film tersebut. Bagaimana perjuangan Lincoln dkk menghadapi banyak tentangan demi meloloskan Amandemen tersebut. Bagaimana si anak pelayan, yang adalah tukang demo, disiksa secara fisik dan psikis karena memperjuangkan persamaan hak. Begitulah kiranya juga gambaran yang dihadapi oleh Indonesia. Misalnya tentang serangan terhadap kaum minoritas yang beragama berbeda dan terdesentralisasinya korupsi merupakan bentuk yang sama dari contoh yang digambarkan oleh film-film tersebut. Mereka adalah pengejawantahan bias dari status quo.

Status quo yang saya maksud disini adalah status quo dalam proses pengambilan keputusan. Dalam memutuskan sesuatu, yang dilakukan dalam kondisi bias karena status quo adalah tidak melakukan apapun atau mempertahankan keputusan lama. Untuk selanjutnya, bias dari status quo akan disingkat menjadi status quo saja.

Rasionalisasi Pengambilan Keputusan

Individu sering menghadapi situasi dan kondisi yang kurang lebih sama. Hal ini membuat seseorang mengambil keputusan yang kurang lebih sama dengan keputusan-keputusan sebelumnya. Perubahan keputusan akan makan waktu, uang, dan ‘harga-harga’ lainnya yang kemungkinan harus dibayar jika terjadi perubahan keputusan. Jika ‘harga’ yang harus dibayar dinilai tinggi atau bahkan sangat tinggi, maka semakin kuatlah status quo. Dalam perlakuan-perlakuan yang diterima oleh kaum minoritas beragama di Indonesia saat ini, ‘harga’ yang harus dibayar tak tanggung-tanggung: Tuhan. Karena ‘harga’ yang harus dibayar sangat tinggi inilah maka perlakuan tidak manusiawi dan sewenang-wenang terus ditimpakan pada kaum minoritas beragama. Pertanyaannya kemudian, dimana Pancasila dan bhinneka tunggal ika?

Semakin tidak menentu sebuah situasi, semakin orang berpegang pada status quo. Seperti layaknya kasus-kasus korupsi, betapa pelaku-pelaku korupsi mati-matian menutupi boroknya, dengan gigih menutupi aib-aibnya. Semakin banyak yang membuka aib atau melawan korupsinya, makin dikerahkannya segala daya upaya untuk menutupi aib-aibnya.

Pengambilan keputusan yang demikian bukan lagi pengambilan keputusan yang rasional. Hal demikian sudah masuk rasionalisasi. Rasionalisasi adalah cara seseorang mempertahankan diri dengan melogikakan sesuatu yang dibuat semasuk akal mungkin, demi membenarkan dirinya sendiri.

Persepsi yang Salah

Individu cenderung lebih mempertimbangkan kehilangan kemungkinan yang akan dihadapinya ketika mengambil keputusan, ketimbang kemungkinan untuk mendapat keuntungan dari keputusan baru yang dapat diambil. Karena seseorang tidak mau kehilangan, maka berpegang teguhlah ia pada status quo.

Dalam kasus tindak kekerasan terhadap kaum minoritas beragama, ada perasaan terancam akan stabilitas keberagamaannya, persepsinya tentang ke-Tuhan-an terancam, karena ia merasa bahwa agama yang benar adalah agama saya. Jalan yang benar ya jalan saya. Jika berjalan tidak seperti demikian adalah salah dan sesat, dan untuk itu yang salah dan sesat itu harus dimusnahkan.

Dalam kasus korupsi, persepsi yang salah dan tidak mau kehilangan kenyamanan dalam akses melakukan korupsi adalah dengan tetap melakukan korupsi. Tidak melakukan korupsi berarti koruptor akan merasa kehilangan: kehilangan sumber pendapatan, kehilangan sumber kekuasaan, atau kehilangan akses dan kenyamanan yang bisa diperolehnya lewat korupsi. Sayangnya, akibat rasionalisasi, koruptor tidak merasa kehilangan harga diri ketika melakukan korupsi..

Komitmen Psikologis

Komitmen psikologis pada status quo timbul untuk membenarkan diri dari keputusan yang telah diambil sebelumnya. Hal ini lebih dipilih dibandingkan jika individu harus menghadapi konsekuensi gagal jika membuat keputusan yang berbeda. Semakin besar investasi yang telah ditanam, semakin teguhlah seseorang berpegan pada status quo. Investasi ini dapat berupa uang, tenaga, waktu, dsb.

Selain investasi yang besar, secara psikologis individu juga berpegang teguh pada status quo untuk menghindari penyesalan. Individu merasa lebih menyesal jika melakukan sesuatu yang salah dibandingkan jika tidak melakukan sesuatu.

Keputusan status quo juga dipertahankan untuk menjaga reputasi individu sebagai pengambil keputusan. Mengambil keputusan baru dan berbeda dapat mengesankan bahwa seseorang bukan pengambil keputusan yang kompeten. Konsistensi ini dibutuhkan untuk menjaga gambar diri (self image) bahwa individu pengambil keputusan yang serius dan kompeten, terlepas apakah keputusan tersebut benar atau salah. Akibatnya, individu cenderung mengabaikan atau menekan informasi-informasi bahwa keputusan yang lampau adalah salah.

Dalam kasus ketidakadilan terhadap minoritas umat beragama, investasi yang diberikan individu sangatlah besar. Investasinya tidak hanya waktu, tenaga, dan uang, namun juga hati dan pikiran, jiwa dan raga. Keyakinan sebagai umat agama tertentu sangat-sangat besar, namun sayangnya juga sangat-sangat sempit dan tertutup, sehingga tidak mentolerir apapun dan bahkan menghalalkan cara yang tidak manusiawi. Pandangan yang sempit inilah menyebabkan individu berpikir bahwa jika ia mentolerir sesuatu yang berbeda dari dirinya adalah salah atau beresiko. Seandainya ia menyebabkan sesuatu yang salah atau beresiko, maka yang kemudian timbul adalah rasa penyesalan. Dari sudut pandang ini, adalah lumrah bahwa individu yang demikian tidak merasa bersalah ketika melakukan tindakan yang tidak manusiawi, namun justru rasa puas yang diperolehnya, karena merasa hal yang dilakukannya dirasa benar. Rasa bahwa dirinya benar merupakan gambar diri sebagai umat beragama yang ‘patuh’ dan ‘taat’. Gambar diri ini akan rusak, manakala individu tidak melakukan tindakan yang ‘baik’ dan ‘benar’ terhadap golongan yang berbeda dengan dirinya.

Demikian pula halnya dengan korupsi, individu yang korupsi biasanya telah menghabiskan dana dalam jumlah yang sangat besar untuk dapat memperoleh posisi yang diinginkannya. Adalah masuk akal, pikir koruptor, ketika telah memperoleh posisi tersebut, ia berusaha untuk ‘balik modal’. Ia tidak mau menyesal dikemudian hari bahwa ‘pengorbanannya’ tidak sebanding dengan ‘keuntungan’ dari korupsi yang diperolehnya. Untuk menjaga gambar dirinya, sekali ia telah melakukan korupsi, kemungkinan untuk terjadi korupsi-korupsi selanjutnya besar, mengingat bahwa ia cukup kompeten dan serius dalam melakukan korupsi.

Salahkah Status Quo?

Lalu apakah status quo salah dan dengan demikian harus dibasmi? Status quo tidak melulu salah jika yang terjadi adalah hal yang baik, misalnya taat hukum, tertib lalu lintas, menjaga masyarakat yang harmonis.

Status quo dapat terwujud lewat kebijakan/aturan, nilai/norma, sejarah, atau tradisi. Status quo bahkan dapat timbul pada keputusan yang diambil secara acak maupun keputusan yang diambil secara sukarela. Ketika individu mengambil keputusan status quo, ia akan merasa bahwa ia dapat mengontrol situasi, padahal yang dilakukannya hanyalah perpanjangan tangan dari status quo.

Hal yang menarik adalah, siapapun yang menyerang status quo, akan menimbulkan kemarahan. Kemarahan ini timbul karena status quo seringkali dipandang sebagai benar, terbukti, atau masuk akal. Inilah mengapa hal-hal yang berbeda seringkali menghadapi tentangan. Dalam film Lincoln dan The Butler, tentangan dialami mereka yang memperjuangkan persamaan hak. Sedangkan di tanah air, karena merasa benar, penyerangan terhadap kaum minoritas umat beragama dilakukan. Karena sudah membudaya, korupsi seakan dilegalkan dimana-mana. Ketika ada yang jadi whistle blower atau tidak korupsi, justru akan dipinggirkan dan disingkirkan.

Mungkin itu pulalah mungkin mengapa Soeharto dapat berkuasa sedemikian lama, meski banyak yang mencaci karena tipe kekuasaan yang diktator dan korup dari segi hukum, kekuasaan, dan ekonomi, namun dijaman Soeharto, gejolak dimasyarakat dapat diredam, baik gejolak sosial maupun ekonomi. Sejak masa reformasi, Indonesia sepertinya mengalami euforia, semua merasa benar, semua merasa berhak, meski menginjak-injak hak asasi dan hak rakyat. Jaman Soeharto, baik penindasan dan korupsi tersentralisasi. Jaman setelah reformasi, sekarang semua terdesentralisasi. Saya bukan anggota RS (rindu Soeharto), tapi saya hanya mengingatkan, jika kita terbukti hanya bisa dipimpin dengan tangan besi, kemungkinan dimasa yang akan datang, kepemimpinan tangan besi lainnya akan muncul lagi. Amit-amit deh kalau seperti itu..

Sumber: Samuelson, W., Zeckhauser, R., Status Quo Bias in Decision Making, Journal of Risk and Uncertainty 1 (1988), 7-59

Facebook Comments