Ilustrasi | IST

Ilustrasi | IST

NIASONLINE, JAKARTA – Anda termasuk orang yang mudah percaya dan salut dengan mereka yang bergelar Guru Besar atau Profesor? Ataukah sedang menjadi mahasiswa salah satu dari mereka?

Sebaiknya, mulai sekarang tidak mudah lagi terbawa perasaan mendengar gelar heboh itu. Mulailah kritis dan luangkan waktu untuk menelusuri rekam jejak mereka.

Data terbaru yang dilansir Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) ternyata sekitar 100 dosen setingkat lektor kepala terbukti memalsukan karya tulis. Mereka berasal dari perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS).

Para dosen itu terendus memalsukan karya ilmiah untuk dimuat dalam jurnal ilmiah sebagai salah satu syarat pengajuan untuk menjadi guru besar.

Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemdikbud Supriadi Rustad menjelaskan, dari 100 dosen itu, empat orang sudah mendapatkan sanksi penurunan pangkat dan dua lainnya dipecat dari jabatan dosen.

Dari hasil penelusuran Kemendikbud, ternyata banyak karya tulis mereka dimuat di jurnal ilmiah ‘bodong’. Bahkan ada karya tulis yang cuma ditempelkan di salah satu jurnal ilmiah, sehingga memberi kesan seolah merupakan bagian dalam jurnal tersebut.

“Ada juga yang mengaku anggota IKAPPI. Yang kita tahu IKAPI itu Ikatan Penerbit Indonesia, tapi kalau huruf ‘P’ ada dua yang saya tahu Ikatan Pedagang Pasar. Saat dicek, alamat tidak ada, palsu semua,” ujar Supriadi seperti dikutip dari Suarapembaruan.com, Senin (7/10/2013).

Saat ini, kata dia, pihaknya sedang menelusuri 12 kasus pemalsuan persyaratan guru besar. Jumlah kasus itu diakuinya mulai menurun dibanding sebelumnya.

Palsukan Data Dosen dan Mahasiswa

Supriadi menjelaskan, masalah lain yang sedang ditangani Ditjen Dikti adalah ratusan PTS yang melakukan pemalsuan data, di antaranya, data jumlah dosen dan mahasiswa.

Dia mengatakan, saat ini, dalam kasus itu, sebanyak 400 PTS telah masuk dalam daftar hitam (black list).

Dia menjelaskan, di PTS-PTS itu, banyak mengklaim sebagai dosen, padahal sebenarnya hanya seorang guru bahkan karyawan bank. Pemalsuan data itu, dilakukan di antaranya agar syarat rasio dosen dan mahasiswa terpenuhi.

Motivasi lainnya, para oknum tersebut memanfaatkan PTS guna mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen. Khusus kepada 400 PTS tersebut, pihaknya sudah memberikan sanksi berupa penundaan tunjangan sertifikasi dosen, beasiswa, dan kenaikan pangkat.

PTS-PTS itu juga diberikan kesempatan memperbaiki data sesuai keadaan yang sebenarnya. Bila sudah melakukannya, maka aksesnya pada layanan Ditjen Dikti akan dibuka kembali. (EN/SP)

Facebook Comments