anak korban perangNIASONLINE, JAKARTA – Konflik yang terjadi di berbagai negara di dunia diperkirakan menelantarkan 28,5 juta anak-anak dari kesempatan mendapatkan akses pendidikan.

Informasi ini mengemuka dalam pertemuan para pemimpin pemeritahan dan organisasi internasional dalam sebuah pertemuan di Markas PBB di New York, Senin (23/9/2013).
Menurut mereka, perlu tindakan cepat, tepat dan secara sengaja untuk mengatasi krisis tersebut.

“Kita harus melakukan perubahan secara sengaja dari reaksi kebijakan masa lalu terhadap krisis kemanusiaan–kondisi saat pendidikan benar-benar kekurangan dana,” ujar Utusan Khusus PBB bagi Pendidikan Global, Gordon Brown, dalam pertemuan dengan topic “Education Cannot Wait” selama dua hari tersebut.

Dalam paparannya, dia juga menyinggung sekitar satu juta anak pengungsi akibat konflik di Suriah. Menurut dia, saat ini semua pihak memiliki kesempatan bertindak segera. Tidak hanya memberikan prioritas tapi juga mengirimkan bukti janji tentang ‘pendidikan bagi semua’, ‘pendidikan tanpa perbatasan’ serta memberikan harapan dan peluang meski dalam kondisi paling mengerikan sekalipun.

Beberapa negara yang jadi fokus karena terjadi konflik yang berlarut-larut dan dinilai makin memperkeruh keadaan adalah Suriah, Republik Afrika Tengah, Mali, dan Republik Demokratik Kongo.

Sementara itu, Direktur Pelaksana Dana Anak PBB Anthony Lake, mengatkan, pendidikan anak-anak mestinya tidak menjadi korban konflik. Karena itu semua pihak harus bergerak cepat membantu anak-anak yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan.

“Pendidikan tak bisa menunggu pertempuran berakhir … atau bencana dialihkan … atau dana disediakan. Pendidikan tak bisa menunggu … sebab anak-anak tak bisa menunggu,” jelas dia seperti dikutip dari Antara.

Sedangkan Kepala Pelaksana Global Partnership for Education Alice Albright mengungkapkan, saat ini pendidikan berada dalam kondisi darurat karena sangat kekurangan dana. Dia mengatakan, sektor pendidikan hanya mendapat 1,5% dana bantuan. Dia mendesak adanya peningkatan jumlah dana bantuan dan koordinasi yang baik di kalangan pemerintah, lembaga donor dan lembaga kemanusiaan lainnya. (EN/*)

Facebook Comments