Ilustrasi | nimusinstitut.blogspot.com

Ilustrasi | nimusinstitut.blogspot.com

NIASONLINE, JAKARTA – Babak awal proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara nasional sudah dimulai dengan pembukaan pendaftaran mulai bulan ini.

Ribuan orang kini sedang bersiap memerebutkan lowongan yang tersedia. Namun, tidak sedikit yang sambil bersiap, dengan ‘berjuang’ dengan menyediakan puluhan juta uang untuk disetor kepada pejabat yang menyalahgunakan jabatannya.

Juga tidak sedikit yang serius bersiap namun sambil pasrah tak akan lulus karena sudah tahu biasanya kalangan tertentu akan mendominasi pengisian lowongan CPNS tersebut, seperti waktu-waktu sebelumnya.

Nah, siapa saja mereka yang selama mendominasi pengisian lowongan CPNS?

Menurut Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, tren akhir-akhir ini menunjukkan kerabat atau mereka yang memiliki kedekatan khusus dengan kepala daerah setempat paling banyak mengisi posisi lowongan CPNS.

“Pertama, posisi PNS banyak ditempati saudara dan kerabat para kepala daerah. Kedua, mereka yang bukan kerabat, tapi mendukung keberhasilan kepala daerah itu baik pada saat kampanye maupun saat dia menjabat,” ungkap pada pembukaan pos pengaduan proses rekrutmen CPNS di kantor Ombudsman di Jakarta, Selasa (10/9/2013).

Setelah kedua kelompok itu, kata dia, sisa lowongan yang tersedia baru diberikan kepada peserta lain dan diperebutkan melalui tes CPNS.

“Sisanya baru dijual ke masyarakat. Itu sebabnya birokrasi selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena dari awal prosesnya sudah bermasalah,” tegas dia.

Karena proses seperti itu, kata dia, birokrasi telah menjadi alat politik kekuasaan. Sekaligus juga menjadikan birokrasi menjadi biang kasus korupsi.

Pos Pengaduan

Ade juga mengapresiasi perubahan yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) pada seleksi CPNS tahun ini.

Meski begitu, pihaknya tetap akan melakukan pengawasan. ICW bekerjsaama dengan Ombudsman Republik Indonesia dan Konsorsium LSM Pemantau Seleksi CPNS (KLPC).

Pengawasan itu dilakukan karena mekanisme baru yang diterapkan Kemenpan-RB itu dinilai masih banyak bolongnya sehingga perlu diawasi secara bersama-sama.

Ada pun posko pengaduan tersebut akan dibuka di 23 daerah di seluruh Indonesia, mulai hari ini. Siapa saja yang menemukan kecurangan pada proses seleksi, bisa melaporkannya pada pos tersebut.

“Kami menerima laporan masyarakat terkait kecurangan seleksi CPNS dan akan menindaklanjutinya,” ujar anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan, Budi Santoso.

Pos pengaduan tersebut akan dibuka sampai selesainya pengumuman kelulusan dan penyerahan berkas. Bahkan mungkin saja dibuka sampai awal 2014.

Para pelapor harus menyertakan identitas, uraian kronologis serta berkas atau dokumen pendukung. Dia juga memastikan, identitas pelapor akan dirahasiakan.

Tak hanya itu, laporan yang tidak disertai identitas juga akan ditindaklanjuti. Pasalnya, lembaga Ombudsman memang bisa melakukan investgiasi atas inisiatif sendiri. (EN)

Facebook Comments