Peta Pulau Nias | multiply.com)

Peta Pulau Nias | multiply.com)

NIASONLINE, JAKARTA – Penerimaan puluhan ribu calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru dari jalur umum tahun ini ternyata tidak berlaku untuk semua daerah.

Berdasarkan keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan, hanya 227 kabupaten/kota dan 20 provinsi diizinkan merekrut CPNS baru di daerahnya.

Di Kepulauan Nias, hanya empat daerah saja yang diizinkan menerima CPNS jalur umum yang baru. Yakni, Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara dan Nias Barat. Sedangkan Kota Gunungsitoli tidak masuk dalam daftar.

Secara keseluruhan, di Provinsi Sumatera Utara, hanya 13 pemerintah daerah yang diizinkan merekrut CPNS baru. Selain keempat daerah di Kepulauan Nias tersebut, daerah lainnya adalah Pemprov Sumut, Padanglawas, Padanglawas Utara, Deliserdang, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga.

Lalu, berapa kuota CPNS per daerah? Sampai saat ini pemerintah pusat masih merahasiakannya. Kepala Biro Hukum dan Humas (Karo Hukmas) Kemen PAN-RB Mohammad Imanuddin mengatakan, secara umum, sekitar 40 ribu formasi CPNS dialokasikan untuk Pemda. Sisanya, sebanyak 20 ribu menjadi jatah instansi pemerintah pusat.

Dia mengatakan, bila sudah ditetapkan, Kementeriannya juga tidak akan mengeksposnya saat ini supaya tidak menjadi bahan politisasi di daerah, terutama oleh DPRD setempat. Pada waktunya, kata dia, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang akan mengumumkan jumlah lowongan CPNS di daerahnya.

Daftar Lintas Daerah

Dia mengatakan, persaingan memerebutkan kursi CPNS tahun ini bakal ketat dibanding sebelumnya. Sebab, pemerintah mengizinkan para pelamar melamar lintas daerah. Artinya, pelamar daerah yang satu, bisa melamar di daerah bahkan provinsi lainnya.

Hal itu, kata dia, juga akan dimanfaatkan oleh para pelamar dari daerah yang pada tahun ini daerahnya masuk daftar dilarang merekrut CPNS.

“Penerimaan CPNS ini merupakan agenda nasional. Pelaksanaanya saja di daerah. Karena itu, pelamar boleh mendaftar di daerah lainnya,” jelas dia.

Adapun penetapan daerah yang diperbolehkan merekrut CPNS baru tersebut adalah terutama besaran belanja pegawainya di APBD tidak melebihi 50%.

Penerimaan CPNS tahun ini, diupayakan lebih ketat. Pemerintah pusat menggandeng sejumlah lembaga untuk mencegah kecurangan. Di antaranya, dengan melibatkan Lembata Sandi Negara (Lemsaneg) untuk mengamankan soft copy soal tes dari upaya pembobolan.

Badan Intelijen Negara (BIN) juga akan digerakkan untuk mengendus para pejabat daerah yang bermain dalam penerimaan itu. Mulai menjelang pendaftaran, pelaksanaan tes hingga pengumuman hasil tes.

Sedangkan untuk mendeteks permainan uang dan kekuasaan dalam proses seleksi, LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) juga turut dilibatkan. (EN/*)

Facebook Comments