Anggota Komisi II DPR RI Yasonna H. Laoly (Foto: Pribadi di Facebook)

Anggota Komisi II DPR RI Yasonna H. Laoly | Koleksi Pribadi/FB)

NIASONLINE, JAKARTA – Usulan pemekaran Provinsi Kepulauan Nias tampaknya masih membentur tembok. Pasalnya, ternyata masih banyak persyaratan yang belum terpenuhi.

Anggota Komisi II DPR RI daerah pemilihan Kepulauan Nias Yasonna H Laoly mengungkapkan, saat ini Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR sedang membahas calon daerah otonomi baru (DOB) dari seluruh Indonesia, termasuk usulan Provinsi Kepulauan Nias.

Namun, ternyata untuk usulan Provinisi Kepulauan Nias itu masih ada sejumlah persyaratan utama yang belum terpenuhi.

“Masih banyak kekurangan dokumen yang dibutuhkan. Mohon Panitia Pemekaran agar bekerja keras untuk memenuhi persyaratan administrasi tersebut. Salah satu yang paling sulit adalah Rekomendasi dari Gubernur Sumut,” ujar Yasonna kepada Nias Online di Jakarta, Jum’at (7/6/2013).

Yasonna mengaku sudah menelpon dua bupati di Kepulauan Nias untuk melobi Gubernur Sumut Gatot Pujonugroho untuk mendapatkan rekomendasi itu.

“Bupasi Nias dan Bupati Nias Selatan (Nisel). Menurut Bupati Nisel, dia secara khusus sudah menemui Gatot, tapi belum berhasil. Banyak alasannya,” jelas Yasonna ketika ditanya siapa saja bupati yang telah dihubungi tersebut.

Tidak hanya rekomendasi Gubsu tersebut, kata dia, masih banyak syarat lain yang belum dilengkapi.

“Besok saya serahkan list tersebut ke panitia,” jelas dia. (EN)

Facebook Comments