Ilustrasi | yogaadhitama.wordpress.com

Ilustrasi | yogaadhitama.wordpress.com

NIASONLINE, JAKARTA – Meski dihadang protes bertubi-tubi, termasuk dari parlemen sendiri, namun usulan pemerintah mengubah kurikulum mulai tahun ini akhirnya dikabulkan juga.

Dengan persetujuan itu, maka mulai 15 Juli tahun ini, kurikulum yang oleh sebagian kalangan dinilai kontroversial itu akan resmi diterapkan.

Persetujuan itu diberikan DPR melalui Komisi X dalam rapat yang digelar hingga larut malam, bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, Senin (27/5/2013).

Persetujuan itu tidak mulus. Tiga fraksi tetap menyatakan menolak kurikulum itu. Sedangkan beberapa fraksi menyetujuinya dengan catatan.

“Wajar yang tidak setuju itu biasa saja, tetapi secara politik kan sudah menyetujui kurikulum 2013 ini,” ujar Nuh usai rapat tersebut.

Persetujuan atas penerapan kurikulum itu, juga bersamaan dengan persetujuan DPR untuk mencairkan anggaran sebesar Rp. 829.427.325.000 untuk pelaksanannya.

Meski begitu, kurikulum itu tidak diberlakukan serentak di seluruh sekolah, jenjang dan wilayah. Untuk tahap awal, akan diterapkan di 6.325 dengan prioritas pada sekolah eks RSBI dan sekolah berakreditasi A.

Kelemahan Mendasar

Rencana penyusunan kurikulum baru ini sejak awal memang sudah menuai kritik. Apalagi karena secara bersamaan juga wajah pendidikan nasional dicoreng hitam pelaksanaan buruk ujian nasional (UN) 2013.

Beberapa kalangan menyebutkan kelemahan kurikulum itu. Di antaranya, pertama, dinilai bertentangan dengan UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum itu dinilai hanya berorientasi pragmatis. Juga tidak didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 sehingga penerapannya membinungkan guru dan pemangku pendidikan.

Kedua, dalam kurikulum baru itu, semua guru dan siswa diasumsikan dalam kapasitas yang sama. Kenyataan di lapangan, kemampuan para guru dan siswa tidak sesuai asumsi itu. Para guru juga tidak dilibatkan dalam proses pengembangan kurikulum 2013 itu.

Ketiga, adanya intergrasi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar. (EN/dbs)

Facebook Comments