Ilustrasi | pintacabezones.blogspot.com

Ilustrasi | pintacabezones.blogspot.com

NIASONLINE, JAKARTA – Satu lagi terobosan dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memperkuat peran serta masyarakat mengawasi proses hukum.

Melalui putusan atas uji materi pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), MK menyatakan LSM dapat mengajukan gugatan praperadilan terhadap suatu proses hukum.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Akil Mochtar membacakan amar putusan dalam sidang di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (21/5/2013).

Putusan itu muncul sebagai tafsir baru atas frasa ‘pihak ketiga yang berkepentingan’ dalam pasal yang diujikan itu. Selama ini, pengadilan biasanya menafsir frasa itu sebagai ‘saksi korban’ atau ‘pelapor’. Namun, kini tafsirannya diperluas.

“Frasa ‘pihak ketiga yang berkepentingan’ tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan,” jelas Akil.

MK mendasarkan putusannya pada pertimbangan bahwa pihak ketiga itu bisa mencakup masyarakat luas. Juga karena KUHAP sendiri pada dasarnya dibuat untuk kepentingan umum.

“Pada hakikatnya KUHAP adalah instrumen hukum untuk menegakkan hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum,” jelas Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva saat membacakan pertimbangan.

Di sisi lain, jelas dia, keterlibatan masyarakat luas sangat dibutuhkan untuk mengawasi proses penegakan hukum. Menurut MK, LSM atau Ormas juga memiliki kekuatan hukum untuk mengajukan praperadilan.

“Peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum,” tegas dia. (EN)

Facebook Comments