Persidangan MK | IST

Persidangan MK | IST

NIASONLINE, JAKARTA – Kabar baik bagi masyarakat adat datang dari Mahkamah Konsitusi (MK). Dalam putusannya yang dibacakan hari ini, Kamis (16/5/2013), MK mengakui dan menegaskan status hukum atas hutan adat yang menjadi hak masyarakat.

Sebagai konsekuensinya, puluhan juta hektar hutan adat yang selama ini diklaim sebagai hutan negara kini diakui statusnya. Masyarakat adat pun bisa mengelola dan menjadikannya sebagai sumber penghidupannya.

Putusan MK itu sebagai hasil dari uji materi atas Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan dua komunitas masyarakat adat yaitu Kanegerian Kuntu dan Kasepuhan Cisitu.

Dalam putusannya, MK membatalkan sejumlah kata, frasa dan ayat dalam UU Kehutanan itu.
Di antaranya, kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan dihapuskan. Dengan demikian, pasal 1 angka 6 UU Kehutanan menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.”

Kemudian, untuk Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, MK membuat penafsiran bersyarat, yakni, sepanjang tidak dimaknai “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat”. Serta menghapus frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 5 ayat (3).

“Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai ‘penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang,” ujar Ketua Majelis Hakim Akil Mochtar saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (16/5/2013).

Akil menjelaskan, perlakuan terhadap hutan negara dan hutan adat harus dibedakan. Dengan begitu, dibutuhkan hubungan antara hak menguasai negara dengan hutan negara, dan hak menguasai negara terhadap hutan adat.

Terhadap hutan negara, jelas Akil, negara berwenang penuh mengatur peruntukan, pemanfaatan, dan hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara.

Sedangkan terhadap hutan adat, tegas dia, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Pasalnya, hutan adat ini berada dalam cakupan hak ulayat dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat.

“Para warga masyarakat hukum adat mempunyai hak membuka hutan ulayatnya untuk dikuasai dan diusahakan tanahnya bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Jadi, tidak mungkin hak warga masyarakat hukum adat itu ditiadakan atau dibekukan sepanjang memenuhi syarat dalam cakupan pengertian kesatuan masyarakat hukum adat seperti dimaksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945,” jelas Hakim Konstitusi M. Alim saat membacakan pertimbangan hukum putusan MK tersebut.

Alim mengatakan, berdasarkan penjelasan itu, hutan dibedakan dalam dua kelompok. Yakni, hutan hutan negara dan hutan hak. Hutan hak itu terdiri dari dua, yakni hutan adat (hak ulayat) dan hutan perseorangan/ badan hukum. Ketiga status hutan tersebut pada tingkatan yang tertinggi seluruhnya dikuasai oleh negara.

“Setelah dibedakan antara hutan negara dan hutan hak, maka tidak dimungkinkan hutan hak berada dalam wilayah hutan negara. Atau sebaliknya hutan negara dalam wilayah hutan hak seperti dinyatakan Pasal 5 ayat (2) dan hutan hak ulayat dalam hutan negara,” tandas Amin. (EN)

Facebook Comments