Rurita Ningrum dan Hadirat ST Gea/Tim FDTN

Rurita Ningrum dan Hadirat ST Gea/Tim FDTN

NIASONLINE, GUNUNGSITOLI – Mencegah penyalahgunaan oleh legislatif maupun eksekutif penyusunan APBD sedari awal harus melibatkan masyarakat dan sesuai kebutuhan ril di lapangan.

Hal itu mengemuka dalam Forum Diskusi Transparansi Nias keempat kalinya yang digelar di Omo Bale Museum Pusaka Nias, Jalan Yos Sudarso No 134 A, Kota Gunungsitoli, Sabtu (11/5/2013). Sekitar 52 orang dari berbagai kalangan mengikuti diskusi bulanan tersebut.

Tiga pembicara dihadirkan dalam diskusi dengan tema ‘Membaca APBD’ tersebut. Yakni, Kepala Bappeda Nias Agustinus Zega, Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Hadirat Gea, perwakilan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Utara Rurita Ningrum.

Acara yang diinisiasi media online, Nias Bangkit tersebut dihadiri 52 orang dari berbagai kalangan dan dimoderatori Pdt. Alokasih Gulö, dosen STT Sundermann, Gunungsitoli.

Dalam diskusi tersebut terkuak banyaknya celah yang dbisa dimanfaatkan oknum-oknum anggota DPRD maupun pejabat Pemda berupa kongkalikong saat penyusunan APBD. Bahkan hal itu bisa terjadi meski semua merujuk pada aturan-aturan yang ada.

Dalam paparannya, Agustinus dan Hadirat membahas formalitas penyusunan APBD. Dalam paparan dengan tema “Bagaimana Menyusun APBD”, Hadirat menyampaikan rujukan-rujukan regulasi terkait penyusunan APBD.

Yakni, UU 32/ 2004 yang diubah menjadi UU 12/ 2008 tentang Otonomi Daerah; UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU 17/ 2003 tentang Keuangan Negara; Peraturan Pemerintah No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri 13/ 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Beberapa Perubahannya.

Hadirat mengatakan, syarat-syarat penyusunan APBD mensyaratkan adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang meliputi RPJPD, Visi Misi Kepala Daerah, RTRW kabupaten/kota yang berdekatan.

Sementara Agustinus menjelaskan, penyusunan APBD itu harus melalui penyusunan musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbang) di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten/kota yang didahului dengan Forum SKPD. Kemudian dilanjutkan dengan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sedangkan struktur APBD, kata dia, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

Usulan Masyarakat Desa

Sementara itu, dalam paparannya, Rurita ‘membongkar’ modus-modus korupsi yang melibatkan pejabat eksekutif dan legislatif saat penyusunan APBD.

Dia juga mendorong agar sedari awal masyarakat hingga tingkat desa terlibat dalam penyusunan APBD.

“Semua elemen masyarakat di Pulau Nias harus mendorong pembuatan peraturan desa (Perdes) dengan menghimpun usulan dari dusun-dusun sehingga perdes itu tidak diubah dan menjadi bahan penyusunan APBD,” jelas dia, seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Nias Online di Jakarta, Sabtu (11/5/2013).

Bahkan, kata Rurita, pihaknya siap mendampingi musyawarah untuk menjadikan peraturan desa tersebut.

Dengan itu diharapkan, rencana pembangunan yang diusulkan berdasarkan kebutuhan mulai dari tingkat desa harus menjadi acuan penyusunan APBD. karena itu, DPRD, Bupati/wali kota tidak bisa mengubah sesuai keinginan sendiri dan bendera parpol.

Selanjutnya, sebagai bentuk pengawasan, seluruh dokumen APBD juga harus bisa diakses masyarakat. Dokumen APBD bukan dokumen rahasia yang sifatnya tertutup.

Sesuai UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang anggaran masyarakat berhak mengetahui dan mendapatkan data tersebut, baik dari Pemda maupun DPRD.

Bahkan, sesuai aturan, bila dokumen tersebut tidak diberikan, masyarakat bisa menggugat secara hukum melalui Pengadilan Negeri (PN) setempat. (EN)

Facebook Comments