MK: Kini Urus Akta Kelahiran Tak Perlu Lewat Pengadilan

Wednesday, May 1, 2013
By susuwongi

akta kelahiranNIASONLINE, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) membuat gebrakan baru terkait regulasi kependudukan. Yakni, dengan membatalkan aturan yang mewajibkan pengurusan akta kelahiran melalui proses pengadilan bagi yang terlambat mengurusnya setahun sejak kelahiran anak.

“Frasa ‘persetujuan’ dalam Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai ‘keputusan’,” kata Ketua MK Akil Mochtar saat membacakan amar putusan dalam persidangan tersebut di Gedung MK, Jakarta, Selasa (30/4/2013).

Dalam putusan tersebut, MK juga menghapus ‘sampai dengan satu tahun’ dalam pasal yang sama. Hal itu berimplikasi pada penghapusan keterlibatan pengadilan pada proses pengurusan akta kelahiran. Kini, cukup dengan keputusan kepala instansi pelaksana setempat.

“Pasal 32 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan selengkapnya menjadi ‘Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat,” jelas dia.

Dia menjelaskan, dalam putusannya MK mempertimbangkan keberadaan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan pelayanan akta kelahiran merupakan kewajiban pemerintah di bidang administrasi kependudukan. Pasal itu juga mewajibkan pemerintah menyediakan layanan yang sederhana dan terjangkau.

Gugatan atas UU tersebut diajukan oleh warga Surabaya berprofesi sebagai tukang parkir Mutholib. Didampingi tiga kuasa hukumnya Sholeh Hayat, Subroto Kalim, dan Bambang Juwono, menilai aturan yang mensyaratkan proses pengadilan tersebut merupakan norma yang diskriminatif.

Syarat itu, menurut mereka, telah menimbulkan ekses dan implikasi yang memberatkan dan menyulitkan masyarakat. Hal itu lebih dirasakan lagi oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tak hanya itu, pungutan yang mencapai ratusan ribu untuk pengurusan tersebut menambah berat beban masyarakat.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, saat membacakan pertimbangan putusan MK menjelaskan, akta kelahiran sangat penting karena dengan itu seseorang mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum.

“Akta kelahiran adalah hal yang sangat penting bagi seseorang, karena dengan adanya akta kelahiran seseorang mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum karena dirinya telah tercatat oleh negara, sehingga terhadap akta tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban hukum, status pribadi, dan status kewarganegaraan seseorang,” kata dia.

Pengaturan batas waktu seperti tertuang dalam UU tersebut, justru menimbulkan kerumitan pengurusan akta kelahiran yang juga pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Demi kepastian hukum yang adil, dicatat atau tidak dicatatnya kelahiran yang terlambat dilaporkan seperti dimaksud Pasal 32 ayat (1) perlu keputusan dari Kepala Instansi Pelaksana,” pungkas Maria. (EN)

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

May 2013
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031