Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi (Foto: EN)

Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi (Foto: EN)

NIASONLINE, JAKARTA – Kebuntuan atas pengesahan RAPBD 2013 Kabupaten Nias Selatan (Nisel) tampaknya belum akan selesai dalam waktu cepat.

Pasalnya, pihak pemerintah kabupaten Nisel tetap berkukuh pada posisinya dan tidak mengubah ajuan mata anggaran sesuai permintaan DPRD.

Ketika dikonfirmasi soal kelanjutan ataupun titik temu sebagai solusi atas kebuntuan itu, Bupati Nisel Idealisman Dachi mengatakan, pihaknya tetap berpatokan pada hasil paripurna dan petunjuk SK Gubernur sebagai panduan.

“Prinsip kami, apa yang telah diputuskan dalam paripurna dan petunjuk SK Gubernur itu menjadi panduan Pemda,” jawab Bupati Idealisman melalui pesan blackberry, Rabu (6/2/2013).

Ketika ditanya lebih lanjut apakah itu berarti enam mata anggaran yang ditolak DPRD Nisel itu tetap diajukan atau ditolak, Bupati Idealisman menjawab diplomatis.

“Proses itu sudah melalui mekanisme,” tandas dia.

Lapor Menkeu dan Mendagri

Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Nisel Sozanolo Ndruru mengatakan, pihaknya tetap akan menolak RAPBD itu, bahkan meski Gubernur Sumut tetap menyetujuinya.

Bahkan, kata dia, minggu depan, mereka akan melaporkan masalah APBD itu ke Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Kami tidak akan terima begitu saja. Kami akan ke Menkeu dan Mendagri minggu depan menyampaikan masalah RAPBD itu,” tegas ketua DPD Partai Golkar Nisel tersebut.

Seperti diketahui, meski telah memasuki bulan kedua dan telah melewati batas yang diamanatkan undang-undang, sampai saat ini APBD 2013 Nisel belum juga disahkan.

Pasalnya, ada perbedaan sikap antara pihak pemkab Nisel dengan DPRD terkait beberapa hal, terutama enam mata anggaran yang dinilai DPRD harus dihapuskan.

Enam mata anggaran yang diminta DPRD agar dihapuskan adalah untuk:

1. Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep 1 (satu) unit dengan harga Rp 1,5 miliar dihapus karena kendaraan mobil dinas jabatan Bupati saat ini masih sangat layak pakai (pengadaan tahun 2010), dan bukan kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak

2. Jasa Konsultan Penelitian dan perencanaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebesar Rp. 3,982 miliar. Alasannya, kegiatan/anggaran itu tidak pernah dibahas dan anggaran pembangunan RSUDnya sendiri belum tersedia.

3. Belanja Makan + minum Rumah Tangga kepalaa daerah dan wakil kepala daerah sebesar Rp
1 miliar diciutkan menjadi Rp 500 juta demi efisiensi anggaran.

4. Pengadaan tanah dengan biaya Rp 25 miliar dihapus karena peruntukannya tidak jelas. Selain itu, kegiatan tersebut dinilai sangat rentan dengan penyelewengan dan bukan kebutuhan masyarakat yang mendesak.

5. Anggaran Lawyer Pemkab Nisel sebesar Rp 270 juta.

6. Penyertaan modal permanen pada BUMD sebesar Rp 25 miliar tapi ditunda penganggarannya karena DPRD membutuhkan penjelasan soal anggaran sebesar Rp 15 miliar pada APBD TA 2012. (EN)

Facebook Comments