Aksi menuntut pembubaran SBI dan RSBI di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (Foto: IST)

Aksi menuntut pembubaran SBI dan RSBI di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (Foto: IST)

NIASONLINE, Jakarta – Keputusan mengejutkan kembali dibuat Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, dalam putusan yang dibacakan hari ini, MK membubarkan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).

Pembubaran tersebut, sebagai konsekuensi dari pengabulan atas uji materi atas pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur tentang pembentukan sekolah bertaraf internasional.

Majelis hakim konstitusi menilai pembentukan sekolah bertaraf internasional bertentangan dengan konstitusi yang menganjurkan pemerintah untuk semakin meningkatkan rasa bangga dan membina karater bangsa. Sebab, pembentukan sekolah bertaraf internasional justru berpotensi mengikis rasa bangga dan karakter nasional.

”Membangun pendidikan yang setara internasional tidak harus mencantumkan label bertaraf internasional. Sistem pendidikan di dalamnya juga berdampak mengurangi pembangunan jati diri nasional,” ujar hakim konstitusi Anwar Usman saat membacakan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa (8/1/2013).

MK juga menilai pembentukan SBI dan RSBI melahirkan diskriminasi pemerintah terhadap sekolah dan siswa. Hal itu bertentangan dengan Pasal 31 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dan kewajiban menjalankan pendidikan.

MK mengakui, perlakuan terhadap siswa terkait kemampuannya memang perlu dilakukan. Tapi, pembedaan perlakuan itu tidak harus dengan memberikan perlakuan pemerintah yang berbeda. Pasalnya, nilai rata-rata yang tinggi hanya bagi siswa RSBI sedangkan sekolah biasa akan terus ketinggalan.

selain itu, dengan pembentukan RSBI, pendidikan berkualitas menjadi mahal. Karenanya, RSBI hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu dan itu bersifat tidak adil terhadap siswa.

Pengajuan judicial review tersebut diajukan oleh sejumlah murid, dosen, aktivis pendidikan, dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Para penggugat mendalilkan pembentukan SBI dan RSBI rentan penyelewengan keuangan. Juga berpotensi menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang pendidikan.

Hingga 2012, jumlah RSBI 1.300 sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), ataupun sekolah menengah kejuruan (SMK). (EN/*)

Facebook Comments