Suasana persidangan keliling pencatatan kelahiran di Nias Selatan (Foto: RJD)

NIASONLINE, NIAS SELATAN – Pemerintah Kabupaten Nias Selatan (Pemkab Nisel) dan Pengadilan Negeri (PN) Gunungsitoli menggelar sidang keliling perdana perkara perdata permohonan pencatatan kelahiran di Kabupaten Nias Selatan.

Acara tersebut digelar di aula kantor Kecamatan Telukdalam, Nisel pada Senin (17/12/2012).

Persidangan perdana tersebut, dihadiri oleh Bupati Nisel Idealisman Dachi, Ketua PN Gunungsitoli Edison, Tim PN Gusit yang terdiri dari Hakim dan Panitera, perwakilan Polres Nisel, para SKPD, Camat, Kades, pemohon dan para saksi.

“Pada sidang perdana ini pemohon sebanyak 49 orang dan akan dilaksanakan secara berkelanjutan jika minimal permohonan yang masuk sebanyak 25,” ujarPlt Kadis Dukcapil Nias Selatan Restu Jaya Duha, kepada Nias Online, Rabu (19/12/2012).

Restu menjelaskan, persidangan keliling itu merupakan tindaklanjut dari nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara PN Gusit dan Pemkab Nisel tentang pelayanan publik melalui persidangan keliling perkara perdata permohonan pencatatan sipil.

Hal itu juga sesuai dengan amanat UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, pasal 32 ayat 2 bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Dia menjelaskan, ke depan, acara itu akan digelar sekali sebulan bila pemohon mencapai minimal 25 orang. Program persidangan keliling tersebut, sesuai MoU, tidak berbatas waktu atau selama dibutuhkan.

Syarat & Dokumen

Restu menjelaskan, bagi warga yang ingin mengajukan permohonan akte kelahiran, wajib membuat permohonan yang ditujukan kepada PN Gusit melalui Dinas Dukcapil. Permohonan itu diserahkan di Dinas Dukcapil dan selanjutnya akan mengantarkannya ke PN Gusit.

Bila jumlah pemohon sudah memenuhi jumlah minimal, PN Gusit akan menentukan hari dan tanggal untuk melakukan persidangan keliling tersebut di Telukdalam.

Terkait biaya, kata dia, sesuai UU maksimal Rp 1 juta. Namun, sesuai dengan MoU yang telah disepakati, biayanya menjadi di bawah Rp 300 ribu.

“Itu sudah termasuk biaya biaya pengadilan dan biaya akte yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil, sesuai dengan Perda,” jelas dia.

Setelah melalui proses penetapan pengadilan, Dinas Dukcapil akan memroses penerbitan akte kelahiran tersebut.

Bagi yang ingin mengajukan permohonan penetapan pengadilan untuk mendapatkan akte kelahiran, Anda harus melengkapi dokumen-dokumen seperti di bawah ini:

1. Surat Keterangan Kelahiran dari penolong kelahiran. Bila kelahiran dibantu atau dilakukan secara tradisional, surat keterangan itu dalam bentuk surat pernyataan diatas materai dan diketahui oleh Kades/Lurah.

2. Kutipan akte perkawinan/buku nikah/surat pemberkatan nikah orangtua.

3. Fotokopi KTP orangtua

4. Fotokopi KTP saksi 2 orang

Semua dokumen tersebut di atas, diserahkan dalam dua set. Satu set untuk PN Gusit dan satu set untuk Dinas Dukcapil Nisel.

Selanjutnya, dalam proses pengadilan, wajib dihadiri oleh pemohon dan dua orang saksi. Pemohon yang wajib hadir adalah yang namanya tertulis dalam surat permohonan, apakah ayah atau ibu. Dengan demikian, kedua orangtua dan anak tidak harus hadir di pengadilan.

Penduduk Tanpa Akte Lahir

Restu menjelaskan, sampai saat ini, jumlah penduduk Nisel yang belum memiliki akte kelahiran, masih sangat besar.

Sampai saat ini, kata dia, yang sudah memiliki akte kelahiran baru sekitar 15 ribu orang dari total 365 ribu penduduk. Namun, sekitar 50 ribu orang ditargekan segera memiliki akte kelahiran, khususnya anak-anak yang membutuhkan untuk persyaratan mask sekolah.

“Sedangkan untuk kalangan orangtua, biasanya enggan mengurus dan merasa tidak perlu. Namun kita menghimbau agar semua penduduk tanpa kecuali punya akte kelahiran. Seiring dengan program gratis, mulai tahun depan kita akan coba semampu kita untuk menghimbau masyarakat agar melengkapi administrasi kependudukannya,” jelas dia.

Untuk para orang tua, papar dia mau tidak mau melalui proses pengadilan karena sudah terlambat. Namun, khusus pada 2011 telah diberi kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendaftar karena pasal 32 ayat 2 UU tadi belum berlaku. Dan setelah itu, mulai Januari tahun ini, bagi yang terlambat dikenakan denda maksimal Rp 1 juta.

“Pada tahun lalu sudah mendaftar sekitar 10 ribu orang. Jadi bagi yang sudah mendaftar sampai dengan Desember 2011 tidak dikenakan penetapan pengadilan. (EN)

Facebook Comments