Patung Soekarno dan Muhammad Hatta di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten (Foto: IST)

NIASONLINE, Jakarta – Perjuangan untuk menjadikan proklamator yang juga mantan presiden dan wakil presiden pertama Indonesia, Soekarno dan Hatta sebagai Pahlawan Nasional akhirnya terwujud.

Rapat Dewan Gelar dan Kehormatan memutuskan memberikan gelar Pahlawan Nasional tersebut. kepada keduanya. Keputusan itu, hari ini dilaporkan kepada Presiden SBY.

Upacara penganugerahan gelar itu akan dipimpin langsung oleh Presiden SBY dan diterima
oleh keluarga Bung Karno dan Bung Hatta, pada Rabu (7/11/2012) di Istana Negara.

“Kami tadi melaporkan kepada Presiden, hasil sidang Dewan Gelar dan Kehormatan. Besok akan dilakukan penganugerahan gelar pahawan nasional kepada Ir Soekarno dan Mohammad Hatta. Keppres akan segera ditandatangani sore ini dan besok akan dilakukan penganugerahan pukul 11.00 di Istana Negara,” kata Ketua Dewan Gelar dan Kehormatan yang juga Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto di Jakarta, Selasa (6/11/2012).

Terkait alasan dan mengapa gelar itu baru diberikan sekarang, Djoko tidak mau mengungkapkannya. Dia berkilah, alasan itu akan disampaikan langsung oleh Presiden SBY.

“Alasan mengapa akan disampaikan Presiden sendiri. Saya tidak akan banyak membahas mengenai hal itu,” kata Djoko.

Soekarno-Hatta sendiri melalui Keppres 81/TK/tahun 1986 yang ditandatangani Soeharto, keduanya pernah diberi gelar. Namun, bukan sebagai pahlawan nasional melainkan gelar dwitunggal sebagai Proklamator.

Persoalan gelar kepada keduanya, khususnya untuk Soekarno memang menjadi polemik.

Lebih Dari Pahlawan Nasional

Sementara itu, berbagai pendapat beredar terkait pemberian gelar itu. anggota Komisi I DPR RI Teguh Juwarno mengatakan, sudah seharusnya kedua tokoh itu diberi gelar pahlawan.

Pendapat senada disampaikan anggota DPR dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah. Menurut dia, meski terlambat, kepeloporan, keberanian dan ketepatan pengambilan keputusan oleh keduanya telah menunjukkan sikap kepahlawanannya.

Sementara itu, anggota DPR Nasir Djamil menilai pemberian gelar itu sangat terlambat.

“Bahkan keduanya tidak cocok lagi sebagai pahlawan nasional sebab Indonesia ada seperti ini karena keberanian mereka berdua. Saya benar-benar heran kalau tahun ini keduanya baru mendapat gelar pahlawan nasional. Mereka berdua founding fathers bangsa Indonesia. Kelasnya di atas pahlawan nasional,” tegasnya.

Polemik

Sementara itu, anggota Dewan Gelar Pahlawan Nasional, Jimly Asshidiqie mengakui adanya proses berliku untuk menetapkan keduanya sebagai Pahlawan Nasional.

Dalam Seminar Kebangsaan dan Kepahlawanan di Surabaya, pada Senin (16/7/2012) lalu, seperti dikutip dari Tempo, Jimly mengatakan, meski keduanya sangat berjasa, penetapan mereka tetap harus melalui mekanisme yang berlaku yang diatur undang-undang.

Dia menjelaskan, salah satu ganjalan selama ini terkait pemberian gelar bagi Bung Karno adalah adanya TAP MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 yang mencabut kekuasaan Soekarno.

Dia mengatakan, dalam TAP tersebut di Bab II Pasal 6 disebutkan juga jika penyelesaian proses hukum menyangkut Soekarno selanjutnya dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku dan menyerahkan pelaksanaanya kepada pejabat Presiden.

“Asumsinya, Bung Karno telah melakukan tindakan hukum, tapi proses hukum ternyata tidak pernah dilakukan oleh Presiden Soeharto,” kata Jimly.

Karena itu, asumsi Bung Karno melakukan pelanggaran hukum bisa dipandang tidak benar, meskipun juga tidak dapat dinafikan seolah-olah benar.

Selain itu, Jimly mengatakan, Keppres 81/1986 yang memberikan gelar Pahlawan Proklamator kepada keduanya sebagai dwitunggal, juga tidak memiliki dasar hukum.

“Justru dwitunggal itu mengerangkeng nama besar Bung Karno dan Bung Hatta yang tidak bisa sendiri-sendiri diabadikan secara semestinya,” kata Jimly. (EN/*)

Facebook Comments