Telat Laporkan LPP APBD 2011, Menkeu ‘Hukum’ Kab. Nias, Nias Barat & Nias Utara

Monday, October 29, 2012
By susuwongi

Ilustrasi (Foto: IST)

NIASONLINE, Jakarta – Tiga daerah di Pulau Nias mendapatkan ‘hukuman’ dari Kementerian Keuangan. Ketiga daerah tersebut adalah Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Utara.

Hukuman itu berupa sanksi penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) karena terlambat melaporkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (LPP APBD TA) 2011.

Tiga daerah tersebut merupakan bagian dari 52 daerah di seluruh Indonesia yang dikenakan sanksi serupa.

“Sampai dengan batas akhir (cut off) penyampaian LPP APBD TA 2011 yang disepakati Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri yaitu tanggal 19 Oktober 2012, dari 524 daerah, masih terdapat 52 daerah yang belum menyampaikan LPP APBD TA 2011,” ungkap Kepala Biro Humas Kementerian Keuangan Yudi Pramadi dalam siaran pers yang dikutip, Senin (29/10/2012).

Atas ketidakpatuhan itu, daerah-daerah itu dikenakan sanksi berupa penundaan 25% dari jumlah DAU bulanan. Hal itu merujuk ketentuan pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Yudi mengatakan, sanksi itu akan berlaku mulai November 2012 tersebut. Sanksi itu baru akan dicabut bila daerah bersangkutan telah menyampaikan LPP APBD TA 2011 berkenaan. Bila sudah menyelesaikannya, DAU yang tertunda akan disalurkan bersamaan dengan penyaluran DAU bulan berikutnya setelah KMK tentang sanksi dicabut.

Berikut daftar daerah yang disanksi penundaan penyaluran DAU:

1. Provinsi Aceh;
2. Kabupaten Pidie Jaya;
3. Kabupaten Nias;
4. Kota Sibolga;
5. Kota Tanjung Balai;
6. Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Kabupaten Nias Utara;
8. Kabupaten Nias Barat;

9. Kabupaten Kampar;
10. Kota Dumai;
11. Kabupaten Muaro Jambi;
12. Kabupaten Sarolangun;
13. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
14. Kabupaten Bengkulu Utara;
15. Kabupaten Lampung Utara;
16. Kabupaten Tanggamus;
17. Kabupaten Pesawaran;
18. Kota Singkawang;
19. Kabupaten Barito Selatan;
20. Kabupaten Barito Timur;
21. Kota Kotamobagu;
22. Kabupaten Boolang Mangondow Utara;
23. Kabupaten Boolang Mangondow Selatan;
24. Kota Pare-Pare;
25. Kabupaten Lembata;
26. Kabupaten Manggarai;
27. Kabupaten Ngada;
28. Kabupaten Maluku Tenggara;
29. Kabupaten Seram Bagian Barat;
30. Kabupaten Maluku Barat Daya;
31. Kabupaten Buru Selatan;
32. Kabupaten Sarmi;
33. Kabupaten Keerom;
34. Kabupaten Yahukimo;
35. Kabupaten Tolikara;
36. Kabupaten Boven Digoel;
37. Kabupaten Waropen;
38. Kabupaten Supiori;
39. Kabupaten Mamberamo Raya;
40. Kabupaten Mamberamo Tengah;
41. Kabupaten Yalimo;
42. Kabupaten Lanny Jaya;
43. Kabupaten Puncak;
44. Kabupaten Dogiyai;
45. Kabupaten Intan Jaya;
46. Kabupaten Deiyai;
47. Kota Ternate;
48. Kabupaten Kepulauan Sula;
49. Kota Sorong;
50. Kabupaten Raja Ampat;
51. Kabupaten Teluk Bintuni;
52. Kabupaten Teluk Wondama. (EN)

Tags: ,

2 Responses to “Telat Laporkan LPP APBD 2011, Menkeu ‘Hukum’ Kab. Nias, Nias Barat & Nias Utara”

  1. 1
    Bargham Dachi Says:

    Hal ini sangat disayangkan karena bisa menggangu kegiatan ke tiga pemda tersebut.

    Dan suatu terobosan untuk Kota Gusit dan khususnya kab. nias selatan bisa memenuhi penyajian LPP APBDnya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

    Harapan ke depan, ke Nisbar; Nisut; Kab. Nias, bisa meningkatkan kinerja pelaporan LPP daerahnya.

    For Nias island better,

    Bargham Dachi

  2. 2
    Esther Telaumbanua Says:

    Kok bisa ?
    Ayo semangat perbaiki kinerja Pemda.

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

October 2012
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031