Ilustrasi (Foto: IST)

Nias Online, Jakarta – Menyusul polemik pengangkatan mantan terpidana kasus korupsi Azirwan menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau beberapa waktu lalu, pemerintah menegaskan akan mencegah hal itu terulang.

Untuk tahap awal, seperti diungkap Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, akan menerbitkan Surat Edaran untuk tujuan itu.

“Untuk saat ini kita terbitkan surat edaran larangan bagi mantan terpidana diangkat menjadi pejabat,” ujar Gamawan usai sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (25/10/2012).

Surat edaran tersebut ditujukan kepada gubernur, bupati, walikota, supaya tidak memberikan jabatan kepada yang sudah pernah menjalani hukuman pidana. Bagi yang sudah terlanjur diangkat, disarankan untuk segera mencabutnya kembali.

Untuk selanjutnya, akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 53/2010 tentang Disiplin Kepegawaian.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar juga menyatakan siap untuk mengkaji revisi PP No. 53/2010 tersebut dengan mempertegas sanksi disiplin pegawai negeri sipil (PNS).

“Kita akan atur untuk itu. Tapi belum kita bicarakan,” ungkap Azwar.

Sebelumnya, Mendagri sendiri bersikap lunak terhadap masalah itu. Menurut dia, pengangkatan Azirwan itu tidak melanggar Undang-Undang. Dia juga menyatakan tidak bisa mengoreksi keputusan Gubernur Kepulauan Riau yang mengangkatnya. Sebab, hal itu merupakan kewenangan gubernur.

Di sisi lain, merujuk pada UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pengangkatan tersebut dimungkinkan sebab masa hukuman yang dijalani di bawah empat tahun. Sedangkan PNS diberhentikan bila menjalani hukuman empat tahun lebih.

Namun, dia mengatakan, untuk pengangkatan pejabat, harusnya tidak cukup mempertimbangkan aturan perundang-undangan tapi juga soal etika.

Sembilan Lagi

Berdasarkan data yang dihimpun media, selain Azirwan, masih ada sembilan lagi pejabat yang pernah tersangkut kasus korupsi dan kini menduduki jabatan penting di daerah. Bahkan, dia yakin bisa jadi jumlahnya lebih banyak.

Gamawan pun mengatakan akan menelusuri siapa saja kesembilan pejabat tersebut.

“Ada sembilan yang saya dapat dari media, kita akan telusuri,” kata dia.

Soal tidak diketahuinya data para pejabat yang pernah terlibat kasus korupsi itu, Gamawan berkilah karena Pembina pegawai di tingkat kabupaten/kota dan provinsi tidak melaporkannya.

Azirwan sendiri, sebelumnya tersangkut perkara alih fungsi hutan lindung di Pulau Bintan. Setelah menjadi polemik nasional, Azirwan mengundurkan diri dari jabatannya.

Pada April 2008, Azirwan dan Al Amin Nasution ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Ritz Carlton, Jakarta.

Saat itu, Azirwan menjabat sebagai Sekda Pemprov Kepri dan diduga menyuap anggota Komisi IV DPR, Al Amin Nasution untuk memuluskan pembahasan di DPR guna mendapatkan rekomendasi alih fungsi hutan di Bintan.

Di pengadilan Tipikor, pada September 2008 Hakim memvonis Azirwan bersalah dan menghukumnnya dengan dua tahun enam bulan kurungan penjara. (EN/*)

Facebook Comments