Kepala Kejaksaan Tinggu Sumatera Utara (Kejatisu) Noor Rahmad (Foto: waspada.co.id)

NIASONLINE, Jakarta – Babak baru pengusutan dugaan korupsi penyelewengan dana bantuan bencana alam di Desa Hilimbaruzö, Kecamatan Mazö, Kabupaten Nias Selatan mulai terbuka.

Hanya sekitar dua bulan sejak dilaporkan atau sekitar sebulan sejak pemeriksaan para pejabat dan kontraktor dari Kabupaten Nias Selatan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) tiba pada kesimpulan adanya indikasi korupsi pada kasus itu.

Kepala Kejatisu Noor Rahmad mengungkapkan, setelah indikasi korupsi itu dipastikan, pihaknya langsung menaikkan status kasus itu ke tingkat penyidikan.

“Saya sudah menerima laporan mengenai kasus itu. Dari kesimpulan tim, ada indikasi korupsinya. Saya sudah mendisposisi ke Jaksa Pidana Khusus (Japidsus) untuk menindaklanjutinya,” ujar mantan Kapuspenkum Kejaksaan Agung itu di Medan, Jumat (27/7/2012).

Selanjutnya, pihaknya segera membentuk tim untuk menangani lebih jauh kasus itu. Noor mengatakan, surat perintah penyidikan (Sprindik) sudah dibuat dan akan dilanjutkan dengan pemanggilan para saksi dan pihak terkait lainnya setelah terbentuknya tim yang menangani kasus itu.

Namun, siapa saja tersangka pada kasus itu, belum ada informasi lebih lanjut.
Kasus dugaan penyelewengan dana bantuan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp 5 miliar yang bersumber dari APBD 2011 tersebut dilaporkan ke Kejatisu pada dua bulan lalu

Sebelumnya, kepada Nias Online, Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi membenarkan pemanggilan sejumlah pejabatnya oleh Kejatisu terkait kasus itu.

Idealisman juga yakin tidak ada yang salah dengan pengelolaan dana itu. namun, dia menyerahkannya kepada proses yang berlaku.

Adapun para pejabat Kabupaten Nias Selatan yang telah dipanggil dan diperiksa Kejatisu di antaranya, mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nisel Foluaha Lajira, Kadis Sosial Tandramböwö Lase, Bendahara BPBD Darma Winata Nehe, PPK Bencana Alam Dinas PU Adventinus Zendratö.

Sedangkan para kontraktor yang menangani proyek tersebut juga turut dipanggil, diantaranya Direktur CV Soakhe Faigiha Laia, Wakil Direktur CV Agung Setia Haogöziduhu Sadawa, dan Direktur CV Selatan Mandiri Antonius Dachi.

Surat panggilan mereka diterbitkan pada 29 Juni 2012 yang ditandatangani oleh An. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Assisten Intelejen Raja Nafrizal SH. Para pejabat dan kontraktor tersebut diminta untuk menemui Kasi I pada Asisten Intelijen Kejatisu Julfikar Nasution SH pada tanggal 4 Juli 2012 hingga 6 Juli 2012. (EN)