Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi (Foto: EN)

NIASONLINE, JAKARTA – Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi membenarkan adanya pemeriksaan terhadap sejumlah pejabatnya oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) terkait dugaan korupsi bantuan penanggulangan bencana akhir tahun lalu.

“Iya. Yang melaporkan adalah NM, EL dan IL. Mereka menuduh ada penyimpangan termasuk fiktif, tapi itu tidak benar, bisa dibuktikan di lapangan dan audit BPK,” ujar Bupati Idealisman kepada Nias Online di Jakarta, Minggu (8/7/2012).

Dia juga mempersilakan aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan.

Dia menegaskan, saat ini pihaknya menunggu hasil pemeriksaan. Bila tidak terbukti, kata dia, pelapor juga harus mempertanggungjawabkan laporannya itu.

Ditanya mengenai bentuk sikap yang akan diambil apabila tuduhan itu tidak terbukti ataupun terbukti, dia tetap menegaskan akan menunggu hasil pemeriksaan.

“Silakan diproses dengan baik. Kita yakin tidak ada penyimpangan. Kita akan tunggu hasil pemeriksaan, baru saya bersikap,” tegas dia.

Sebelumnya, seperti dikutip dari harian Sumut Pos, diberitakan adanya pemeriksaan sejumlah pejabat tinggi Kabupaten Nias Selatan pada Rabu (4/7/2012).

Para pejabat itu diduga terlibat penyalahgunaan dana proyek bantuan penanggulangan bencana daerah (BPBD) di daerah Hilimbaruzö, Kecamatan Mazö yang bersumber dari dana APBD tahun anggaran 2011 sebesar Rp 5 miliar.

Mengutip Kasi Penkum Kejatisu Marco Simaremare, para pejabat itu diperiksa masih dalam tahap klarifikasi karena kasus itu masih dalam tahap penyelidikan.

Harian Sumut Pos juga merilis beberapa nama yang diperiksa tersebut di antaranya, mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nisel Foluaha Lajira, Kadis Sosial Tandramböwö Lase, Bendahara BPBD Darma Winata Nehe, PPK Bencana Alam Dinas PU Adventinus Zendratö.

Sedangkan para kontraktor yang menangani proyek tersebut juga turut dipanggil, diantaranya Direktur CV Soakhe Faigiha Laia, Wakil Direktur CV Agung Setia Haogöziduhu Sadawa, dan Direktur CV Selatan Mandiri Antonius Dachi.

Surat panggilan mereka diterbitkan pada 29 Juni 2012 yang ditandatangani oleh An. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Assisten Intelejen Raja Nafrizal SH. Para pejabat dan kontraktor tersebut diminta untuk menemui Kasi I pada Asisten Intelijen Kejatisu Julfikar Nasution SH pada tanggal 4 Juli 2012 hingga 6 Juli 2012. (EN)

Facebook Comments