Mau Adukan Kasus Korupsi Secara Rahasia? Manfaatkan Saja KPK Whistleblower’s System

Wednesday, June 27, 2012
By susuwongi

Logo KPK Whistleblower’s System (KWS) (Foto: EN)

NIASONLINE, Jakarta – Akhir-akhir ini Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) makin rajin melakukan tangkap tangan pelaku korupsi.

Bahkan, kali ini, tidak lagi melulu terjadi di Jakarta dan sekitarnya, tapi juga di daerah yang sangat jauh sekalipun.

Publik juga dibikin terkejut, tidak hanya dengan penangkapan itu, tapi juga dengan banyaknya bukti atau keterangan yang memberikan indikasi, yang bisa menuntun KPK mengungkap sebuah kasus.

Yang terbaru adalah penangkapan pengusaha yang diduga memberikan suap kepada pejabat tinggi kabupaten Buol di Sulawesi Tengah. Kasus itu, sebagaimana kasus-kasus lainnya, ternyata berhasil dibongkar berdasarkan informasi yang masuk dari masyarakat.

Nah, siapa masyarakat itu? Bisa yang terlibat kasus, yang mengetahui kasus ataupun perantara yang dipasok info oleh orang yang mengetahui kasus itu.

Lalu, bagaimana kabar itu kemudian sampai kepada KPK? Inilah yang penting untuk diketahui.

Selama ini, KPK menyediakan berbagai saluran untuk melaporkan dugaan perbuatan korupsi. Yakni, melalui laporan langsung dengan datang ke kantor KPK, melalui telpon, email dan SMS.

Namun, masih ada satu lagi yang selama ini kurang banyak diketahui masyarakat sebagai saluran informasi kepada KPK. Bahkan, saluran ini bisa dikatakan jauh lebih aman dibanding beberapa saluran lainnya. Saluran itu bernama KPK Wistleblower’s System (KWS).

Dikutip dari situs resmi KPK, Direktur Pengaduan Masyarakat KPK, Eko Marjono mengungkapkan, setiap bulan rata-rata gabungan pengaduan melalui email, surat, telepon, SMS dan online melalui KWS mencapai 500 aduan. Sedangkan pengaduan secara langsung, ternyata hanya sekitar 6-10 pengaduan per bulan.

Sistem pengaduan KWS dirancang khusus menjadi wadah bagi pihak-pihak yang tahu adanya indikasi atau perbuatan korupsi namun merasa tidak aman untuk melaporkannya secara terbuka.

Bisa karena adanya keterkaitan dengan pelaku, bagian dari perbuatan korupsi itu atau karena faktor ketidakamanan dirinya.

Nah, bagaimana cara mengakses dan memanfaatkan jalur pengaduan online itu? Begini caranya.

1. Pelapor masuk ke halaman situs KPK di www.kpk.go.id dan kemudian mengklik link khusus KWS pada bagian bawah pojok kiri. Atau bisa juga langsung ke link ini: http://kws.kpk.go.id/.

2. Setelah terbuka, silakan membaca petunjuk dan kemudian klik pada menu “Klik di Sini Untuk Melapor”. Itu akan membawa pada tampilan pertama halaman pengaduan.

3. Pada tampilan itu ada dua petunjuk. Di anjurkan mendaftar dulu dengan menekan tombol “login”. Dan bila sebelumnya sudah memiliki kode akses “login” maka bisa langsung masuk ke tombol “Kirim Pengaduan”.

4. Selanjutnya, akan muncul tampilan halaman pengaduan yang lebih detil. Silakan mengikuti petunjuknya sampai selesai.

5. Tidak hanya memberi keterangan atau informasi, dalam laporan itu bisa juga memasok berkas dokumen, foto hingga nomor kontak orang-orang yang terkait dengan pengaduan.

Kerahasiaan Terjamin

Untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan pelapor, sistem ini selalu disertai dengan penjelasan dan peringatan tentang apa yang harus dilakukan pelapor yang menghindarkannya dari kemungkinan membuka atau memberi petunjuk mengenai identitasnya. Terutama bila si pelapor memang menginginkan dirinya benar-benar rahasia.

Sistem ini memberikan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor, menyediakan fasilitas kotak komunikasi yang bisa diakses menggunakan nama samaran dan kata sandi yang hanya diketahui pelapor.

Dalam penjelasannya, KPK memastikan bahwa sistem kerahasiaan pelaporan itu telah disertifikasi dan dengan metode enkripsi dan prosedur pengamanan khusus.

Beberapa hal yang harus dilakukan untuk membantu memperkuat kerahasiaan pelapor. Salah satunya, menggunakan PC/Laptop di tempat umum (contohnya melalui kafe internet) dan tidak menggunakan perangkat internet pribadi yang memungkinkan untuk dideteksi.

Untuk tindak lanjut laporan, KPK akan memberikan respons yang berkaitan dengan status pengaduan melalui kotak komunikasi rahasia.

“KPK akan merahasiakan informasi pribadi Anda sebagai whistleblower, KPK hanya fokus pada kasus yang dilaporkan,” seperti dikutip dari situs itu.

Nah, anda ingin berkontribusi memberantas korupsi dengan cara yang aman, silakan manfaatkan fasilitas KWK itu. Dijamin aman. (EN)

38 Responses to “Mau Adukan Kasus Korupsi Secara Rahasia? Manfaatkan Saja KPK Whistleblower’s System”

  1. 1
    bambangsuryadarma Says:

    pak bagaimana laporan saya mengenaiyang saya kirimkan keemail kpk masalah kategori 2 pengangkatan pns untuk wilayah kabupaten labuhanbatu selatan,pak saya mewakili seluruh peserta pengangkatan k2 di labusel,masalahnya pak 1. saya pernah didatangi seorang utusan mengatas namakan dari istri bupati untuk saya membayar pengangkatan sebesar Rp 90.000.000,agar saya dapat memberikan uang tersebut supaya lulus pns di kategori 2, tapi saya balas pertanyaan maaf uang saya tidak ada sebesar uang tersebut.jadi pak seandainya uang saya itu enggak saya berikan apa kemungkinan saya tidak lulus pns, dan mengapa kami dites ujian lagi pak, apa jasa selama ini berikan kepada Negara enggak cukup sebagai penilai Negara kepada kami, jadi pak tolong tuntaskan masalah ini pak, kepada siapa kami mengadukan masalah ini, atau kami dapat diperjuangkan pengangkatan ini. pak kalau seandainya banyak membayar uang yang diminta tersebut maka kami sebagai guru yang enggak lulus kecewa atas kerja kpk selama ini enggak bias menuntaskan korupsi didaerah dalam masalah-masalah yang ada, pak kami cinta pekerjaan kami, apa bapak juga cinta kerjaan yang bapak laksanakan begitu juga kami yang kurang mampu ini untuk bertindak.tolonglah kami………………., mau jadi apa Indonesia ini kalau korupsipun enggak bias dibasmi, tutup aja kantor kpk itu pak

  2. 2
    Mosandi Malik Says:

    BAGAIMANA CARA MEMBERIKAN PELAPORAN ATAS DUGAAN KORUPSI ATAU GRATIFIKASI SECARA RAHASIA.

  3. 3
    Dino Soekarno Soamole Says:

    LPPNRI Provinsi Maluku Utara,mendesak KPK mengambil alih kasus korupsi kabupaten kep.sula.yang di tangani oleh mabes polri dan polda Maluku utara,Polri Tak Gubris Ratusan Miliar Proyek Bermasalah di Sula
    September 30, 2013 Gustav Hukum & Kriminal

    Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Sula yang Merugikan Negara Hingga Rp 49 miliar
    TERNATE-PM, Merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh Mabes Polri, Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Provinsi Maluku Utara (Malut) mengadu ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). LPPNRI melaporkan dugaan korupsi pembangunan jalan Desa Tikong-Lede dan jalan Falabisahaya-Waisakai termasuk pembangunan kantor Bupati di Kabupaten Kepulauan Sula yang melibatkan Bupati Ahmad Hidayat Mus (AHM). “Sudah sejak tanggal 9 Januari 2013 laporan kita masukkan pada Mabes Polri. Namun LPPNRI tidak pernah menerima surat atau pemberitahuan dan tidak ada pengembangan kasus yang kita laporkan,” demikian dikemukakan Ketua Tim Investigasi LPPNRI Dinnur Soamole, kepada koran ini saat bertandang ke redaksi Posko Malut Sabtu (28/9).

    Dinnur, menjelaskan dugaan korupsi proyek Multi Years jalan Desa Tikong-Lede sepanjang 80 kilo meter melalui penujukan langsung Bupati AHM kepada PT Mandiri Wahana Lestari, dengan nilai proyek Rp 105,145 miliar bersumber dari APBD tahun anggaran 2006-2010. Proyek Multi Years lainnya adalah jalan Falabisahaya-Auponia-Kaporo-Mangoli-Waisakai yang juga melalui penunjukan langsung oleh Bupati AHM kepada PT Mega Buana Lestari, melalui surat perjanjian pemborongan Nomor: 910.916/621/MY-KS/2006/03 tanggal 23 Maret 2006. Senilai Rp 167,222 miliar dan dugaan korupsi pembangunan kantor Bupati yang merugikan keuangan daerah senilai Rp 49 miliar, pada 2006-2012. “Semua laporan kita disertai dengan bukti terlampir,” katanya.

    Karena laporannya tidak mendapat kejelasan LPPNRI Malut, lanjut Dinnur, melayangkan surat pengaduan kepada Kompolnas melalui surat Nomor: 03/DPP LPPN-RI/MU/VIII/2013. Dalam surat tersebut LPPNRI Malut mendesak Kompolnas mengawal kasus korupsi yang telah dilayangkan pada Mabes Polri. Selain itu, LPPNRI meminta agar Kompolnas mendesak Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Sula tersebut

  4. 4
    Dino Soekarno Soamole Says:

    http://poskomalut.com/2013/09/30/polri-tak-gubris-ratusan-miliar-proyek-bermasalah-di-sula/

  5. 5
    Dino Soekarno Soamole Says:

    http://www.deliknews.com/2013/10/kasus-korupsi-mesjid-raya-ini-peran-bupati-kepulauan-sula-maluku-utara/

  6. 6
    Dino Soekarno Soamole Says:

    http://www.koranpagionline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2225%3Abareskrim-dituding-hentikan-penyidikan-bupati-sula&catid=71%3Atiikor&Itemid=415#.UmIqrwuaF0g

  7. 7
    Dino Soekarno Soamole Says:

    https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1404935523060078&id=100006309302045&set=a.1375188922701405.1073741827.100006309302045&_rdr#1441070139446616

  8. 8
    Dino Soekarno Soamole Says:

    http://m.metrotvnews.com/read/news/2013/10/02/185548/Bupati-Kepulauan-Sula-Tersangka-Korupsi-Pembangunan-Masjid#.Uk3YO06VF2w.facebook

  9. 9
    Dino Soekarno Soamole Says:

    http://www.change.org/id/petisi/komisi-pemberantasan-korupsi-tangkap-bupati-sula-maluku-utara-dan-usut-tuntas-kasus-korupsinya

  10. 10
    Dino Soekarno Soamole Says:

    http://medialiputanindonesia.com/nusantara/maluku-utara/52098-kasus-korupsi-bupati-sula-bagaikan-bola-salju.html

  11. 11
    Dino Soekarno Soamole Says:

    http://www.deliknews.com/2013/10/kasus-korupsi-mesjid-raya-ini-peran-bupati-kepulauan-sula-maluku-utara/

  12. 12
    Dino Soekarno Soamole Says:

    http://poskomalut.com/2013/09/30/polri-tak-gubris-ratusan-miliar-proyek-bermasalah-di-sula/

  13. 13
    Dino Soekarno Soamole Says:

    Aslm.kami sangat mohon,pada bapak yang selaku memeganga amah rakyat,tlg kami adalah sebagian rayat maluku uatara kabupaten kepulauan sula,untuk membuktikan kebenaran tentang kasus ini.

  14. 14
    Dino Soekarno Soamole Says:

    refid=13 tim identifikasi mabes polri jln dan jembatan di pulau taliabu kep.sula propinsi malut anggaran 2006-2010 nilai RP.105 milyar lebih 80 km fiktif

  15. 15
    Dino Soekarno Soamole Says:

    http://www.koranpagionline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2225%3Abareskrim-dituding-hentikan-penyidikan-bupati-sula&catid=71%3Atiikor&Itemid=415#.UmIqrwuaF0g

  16. 16
    Dino Soekarno Soamole Says:

    https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1404935523060078&id=100006309302045&set=a.1375188922701405.1073741827.100006309302045&_rdr#1441070139446616

  17. 17
    Dino Soekarno Soamole Says:

    http://m.metrotvnews.com/read/news/2013/10/02/185548/Bupati-Kepulauan-Sula-Tersangka-Korupsi-Pembangunan-Masjid#.Uk3YO06VF2w.facebook

  18. 18
    Dino Soekarno Soamole Says:

    http://medialiputanindonesia.com/nusantara/maluku-utara/52098-kasus-korupsi-bupati-sula-bagaikan-bola-salju.html

  19. 19
    Dino Soekarno Soamole Says:

    http://www.deliknews.com/2013/10/kasus-korupsi-mesjid-raya-ini-peran-bupati-kepulauan-sula-maluku-utara/

  20. 20
    Dino Soekarno Soamole Says:

    http://poskomalut.com/2013/09/30/polri-tak-gubris-ratusan-miliar-proyek-bermasalah-di-sula/

  21. 21
    Dino Soekarno Soamole Says:

    Aslm.kami sangat mohon,pada bapak yang selaku memeganga amah rakyat,tlg kami adalah sebagian rayat maluku uatara kabupaten kepulauan sula,untuk membuktikan kebenaran tentang kasus ini.

  22. 22
    Dino Soekarno Soamole Says:

    refid=13 tim identifikasi mabes polri jln dan jembatan di pulau taliabu kep.sula propinsi malut anggaran 2006-2010 nilai RP.105 milyar lebih 80 km fiktif

  23. 23
    Syamsul Zsaman Says:

    Di duga kepala Dusun kami Dusun batu berungguk,desa Kidang kec.praya timur kab.lombok tengah, NTB ada korupsi dana BBN 200rbu per-orang pemegang kartu,

  24. 24
    Syamsul Zsaman Says:

    Di duga,kadus batu Berungguk korupsi dana BBM 200rbu /orang pemegang kartu dana bantuan.tp pada siapa saya akn ajukan prkara ini,sedangkn kepala desa Kidang tidak tidak serius menanggapi hal ini.

  25. 25
    Adi Kurniawan Says:

    telah terjadi tindak pidana penyelewengan,letaknya di desa cipicung kec:maja kab:majalengka jabar.kepala desanya bernama asep.dia telah membuat surat kepada BMCK yang berisi bahwa pemasangan pipa air bersih telah selesai pada bulan oktober 2014.padahal pipa tersebut masih tertumpuk di depan balai desa hingga sekarang.kami mohon tindak lanjutnya agar segera di periksa.

  26. 26
    Rachmatrizky Says:

    Tolong di periksa kantor gubernur aceh dan rsu

  27. 27
    Rizky Pristiawan Says:

    tolong periksa kantor kampus Akademi T*lkom Jakarta…

  28. 28
    Ri Ri Says:

    SAYA GURU TK DI KOTA BANDUNG KEBETULAM PNS.MAU BERTANYA MENGAPA DANA SERTIFIKASI GURU TIDAK TEPAT WAKTU YANG SMESTER 1 TURUN BULAN JULI ,HARUS Y april .smester 2 harus y juli ini brlum tufun jg.padahal dari pusat y sudah turun .hanya kota bandung sajs yg selalu terlambat.mohon di tindak lanjuti. Trimakasih. Liliani prihandini nip 196104921982032002. Guru Tk sinar nyata jl H wasid no33 Bandung.40132

  29. 29
    Bajaj Tralala Says:

    Saya hanya mewakili dr semua adik2 yg memberi cuplikan keluh kesah anak penerus bangsa yg putus/mundur kuliah gara2 UKT sbb :

    Kuliah di Universitas Brawijaya Malang Mahal Sekali. Dimana Keadilan Untuk Pendidikan Di Negeri Ini?
    Rivika Fuari Sitohang, itu nama adik ku. Tepatnya bulan Juni 2013 lalu dia berangkat ke Malang karena melihat informasi yang menyebutkan namanya menjadi salah satu yang diterima di Universitas Brawijaya Malang melalui jalur undangan. Akhrinya di berangkat kesana, dengan uang yang seadanya dari orangtuanya yang notabene adalah petani kecil, yang sangat pas-pasan.Dan setelah sekian lama menunggu pengumuman biaya kuliah yang melalui peraturan pemerintah yang baru yaitu UKT (Uang Kuliah Tunggal), akhirnya keluar juga setelah diundur beberapa kali.
    Dan adik ku dikenakan uang kuliah sebesar 4.500.000 per semesternya. Dan itu harus dibayar sekaligus untuk 2 semester di tahun pertama. ya Tuhan….Apakah pihak kampus atau siapalah yang terkait menentukan kategori biaya UKT ga punya hati??
    Apakah mereka pernah berpikir bahwa mahasiswa yang baru itu adalah seorang anak desa yang dengan semua keterbatasan ekonomi kedua orang tuanya, tapi ga penah patah semangat, tetap berusaha melawan kepesimisannya, melawan semua kekurangannnya dengan semangatnya??
    Apakah para “penentu” UKT itu ga pernah berpikir bahwa anak desa itu datang jauh meninggalkan keluarganya untuk mencapai cita-citanya dengan rasa senang dan berharap dengan penuh keyakinan bahwa kuliah di Universitas Negeri adalah salah satu cara untuk meringankan beban orangtuanya??
    Apa yang diterimanya dari perjuangannya? hanya pil pahit yang mematahkan semangatnya, dengan uang segitu (9.000.000) adalah jumlah yang sangat besar bagi nya, dan dia mungkin akan menyerah pada UKT yang mahal itu, karena orang tuanya ga punya biaya.

    Itulah cerita yang sangat-sangat miris buatku, Universitas Negeri yang dibanggakannya menjadi malapetaka bagi dirinya, menjadi kesedihan bagi kedua orangtuanya yang terlanjur bangga melihat anaknya masuk Universitas Brawijaya Malang. Dimana keadilan di Negeri ini? Seandainya saja dia punya uang cukup, mungkin bukanlah masalah baginya, tapi apakah dia masih bisa bermimpi mengukir masa depannya di Kampus yang “terlanjur dicintainya” itu?
    Dimana keberpihakan pemerintah di Negeri ini, “memberikan perlindungan dan pendidikan”. Dari segi manakah “para penentu'” UKT itu menetapkan biaya kuliah semahal itu? andai saja dari awal dia tahu bahwa kuliah di Universitas Brawijaya adalah semahal itu, mungkin dia ga akan kecewa, pasti diurungkan niatnya untuk berangkat kesana.
    Dimana letak keadilan di Negeri ini……..

    Semoga para “penentu” UKT ini bisa membaca isi hati adik ku ini, yang dia ga tau kemana harus menceritakan rasa sedihnya.

    Kami mohon untuk dapat di tindak lanjuti, apakah ada sesuatu yg janggal dgn UKT / aturan intern Univ Brawijaya.

    Demi kelanjutan Generasi Penerus Bangsa …

  30. 30
    Laode Gafur Says:

    bagaimana penggunaan dan BOS jika tidak sesuai juknis ? karena kapan tidak sesuai juknis maka disitu akan kemungkinan besar terjadi Korupsi

  31. 31
    Laode Gafur Says:

    KPK seharusnya membentuk team pemeriksa yang betul-betul memeriksa dan tidak ada toleransi jika terjadi KKN walaupun 100.000 Rp. krn 100.000 RP itu mungkin 1 item bagaimana kalau banyak dan sdh waktu yang lama

  32. 32
    Mang Ended Says:

    dana 1 milar setiap
    ternyata minim pengawasan

  33. 33
    Sulistyo Wati Says:

    Bagaimana caranya melaporkan penerima tunjangan sertifikasi tetapi sebenarnya tidak mengajar, sedangkan orangnya sebentar lagi mau pensiun? Bukti tidak ada karena data dimanipulasi

  34. 34
    Achmad Mansyur Says:

    Bagaimana cara mengadukan ketua rt ditempat kami yang tidak benar dan selalu buat masalah

  35. 35
    Sumar Mardi Says:

    data / persyaratan apa yang perlu untuk daftar lapor ke KPK?

  36. 36
    Bang Bejok Says:

    saya sangat setuju pak.sudah terlalu bnyk pejabat makan uang rakyat.daerah kami termasuk basis korupsi

  37. 37
    Sibolangk Says:

    BAGAIMANA CARA MENGATASI PROYEK YG TIK ADA LAJUTYA PADAHAL ITU SUDAH ANGARAN TAHUN 2015 BAGAIMNA MENGUSUT YA ORANG2 YG DEKAT PEMKOT MOJOKERTO MOHON BANTUANYA PARA PEJABAT PEMKOT MOHON BANTUANYA ATAU KASI NOMER TELPONYA dari simongagrok jublang sari

  38. 38
    Hendri Hermawan Says:

    Pembangunan uper cisokan wilayah bandung barat kecamatan rongga diduga ada korupsi tolong di tinjou ulang dong masa yng ga kena dampak dapet uwang bayak kan ga mungkin

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

June 2012
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930