Pelantikan Para Wakil Menteri oleh Presiden SBY (Foto: IST)

NIASONLINE, JAKARTA – Kemarin, Mahkamah Konstitusi (MK) memutus gugatan atas pengangkatan 20 Wakil Menteri (Wamen) pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.
Hasilnya, meski MK menyatakan penunjukkan pejabat Wamen konstitusional, namun Keppres pengangkatan para Wamen itu disebut inkonstitusional.

Konsekuensinya, 20 Wamen saat ini otomatif tidak lagi punya legalitas hingga diterbitkannya Keppres pengangkatan baru yang diperbarui sesuai norma-norma yang tercakup dalam putusan MK.

Kekalahan kali ini sontak mengagetkan. Pasalnya, bukan kali pertama ini Presiden SBY kalah dalam gugatan hukum atas kebijakannya. Baik di pengadilan umum/PTUN maupun di Mahkamah Konstitusi.

Presiden SBY juga pernah kalah dalam kasus legalitas jabatan Jaksa Agung Hendarman Soepanji. Hasilnya, Hendarman pun lengser. Kemudian, uniknya, dalam rentang sekitar sebulan ini, Presiden dua kali kalah.

Pertama, dikalahkan di PTUN dalam kasus pemberhentian Gubernur Bengkulu Agusrin pada Mei 2012 lalu. Dan pada awal bulan ini, Presiden dikalahkan dalam gugatan terkait legalitas para Wamen yang ditunjuk dan dilantik Presiden SBY sendiri.

Tudingan tak profesional pun diarahkan kepada Tim Ahli dan Penasihat Hukum di Kantor Presiden.

“Bagi saya, yang menjadi persoalan utama adalah kelemahan kantor presiden SBY dalam merancang sejumlah kebijakan maupun Keppres. Ingat bahwa dalam rentang waktu kurang dari sebulan, sudah dua Keppres yang dibatalkan demi hukum. Akibat kelemahan tim ahli dan penasihat hukum Presiden tersebut telah mempermalukan Presiden dengan kekalahan itu ,” ujar anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo kepada Nias Online di Jakarta, Selasa (05/6/2012). (EN)

Facebook Comments