Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri (Foto: mediaindonesia.com)

NIASONLINE, JAKARTA – Meski mekanisme penyaluran dana bantuan operasional sekolah telah diubah, namun peluang korupsinya masih tetap terbuka. Modusnya, dengan meminta kepala sekolah menyerahkan yang kepada pejabat tertentu di kabupaten/kota.

Mekanisme penyaluran yang diubah, tidak menutup celah untuk tindakan korupsi dana BOS tersebut. Tahun ini, langsung dikirimkan langsung ke rekening sekolah. Kalau tahun lalu, penyaluran masih melalui kas daerah di setiap kabupaten/kota.

Bagaimana modusnya?

“Bisa saja terjadi kalau kepala sekolah diminta menyetorkan sejumlah uang ke kepala dinas pendidikan di kabupaten/kota,” ujar Wakil Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri di Jakarta, seperti dikutip dari detik.com, Jum’at (27/4/2012).

Meski begitu, Hasan mengakui, walau hal itu terjadi, namun sulit membuktikannya karena bergantung pada pengakuan kepala sekolah. Namun, dia sangat yakin, korupsi dengan modus seperti itu tetap terjadi.

Hasan juga minta masyarakat, khususnya Komite Sekolah agar aktif mengawasi penggunaan dana BOS tersebut agar manfaatnya bisa dirasakan oleh para murid. Namun, dia juga pesimistis karena, katanya, banyak juga Komite Sekolah yang berkolusi dengan kepala sekolah.

“Sayangnya, banyak Komite Sekolah yang kolusi dengan kepala sekolah, sehingga tidak melakukan pengawasan dengan baik,” jelas dia.

Tahun ini, pemerintah menyalurkan dana BOS sebesar Rp 23,5 triliun. Mekanisme penyalurannya juga diubah. Bila tahun lalu disalurkan melalui kas daerah, tahun ini disalurkan langsung ke rekening sekolah.

Pemerintah mengubah mekanisme penyaluran itu karena dengan melalui kas daerah, selain membutuhkan waktu lama dalam proses pencairannya, juga rawan dimanfaatkan atau dikorupsi. (EN/dtk)