Penyerahan Dokumen kepada Komisi II DPR RI (Foto: Tim Sekretariat BPP PKN)

JAKARTA, NIASONLINE – Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP PKN) menemui Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Komisi II DPR RI untuk menyerahkan dokumen usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias.

Wakil Ketua BPP PKN wilayah Jakarta Waspada Wau, kepada Nias Online, menjelaskan, kegiatan itu secara berturut-turut dilaksanakan pada hari ini, Selasa (20/3/2012).

Dimulai dengan menemui dan diterima langsung oleh Dirjen Otda Kemdagri Prof. Djohermansyah Djohan. Kemudian, dilanjutkan dengan pertemuan dengan Komisi II DPR RI yang diterima oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ganjar Pranowo.

Bahkan, usai pertemuan dengan Komisi II, tanpa diduga, fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPP) di DPR RI juga menerima delegasi tersebut.

Delegasi BPP PKN dipimpin oleh Ketua Umum BPP PKN Pusat Firman Harefa, yang juga Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli dan Sekretaris Umum Faböwösa Laia. Kemudian, juga dihadiri oleh Bupati Nias Sökhiatulö Laoli, Ketua DPRD Nias Utara dan sejumlah anggota DPRD dari lima daerah otonomi.

Juga tampak hadir, para pengurus BPP PKN wilayah Jakarta, anggota DPR RI Yasonna H. Laoly, mantan anggota DPR RI Firman Jaya Daely dan sejumlah warga Nias yang berdomisili di Jabodetabek.

Waspada menjelaskan, berdasarkan syarat yang ditentukan untuk pembentukan sebuah provinsi sesuai undang-undang yang masih berlaku, sembilan diantaranya sudah terpenuhi. Dua lainnya yang belum terpenuhi adalah, kajian ilmiah pembentukan Provinsi Kepulauan Nias dan penentuan ibukota Provinsi Kepulauan Nias.

Audiensi dengan Fraksi PPP DPR RI (Foto: Tim Sekretariat BPP PKN)

“Pak Firman Harefa mengatakan, kajian tersebut sedang dikerjakan dan tidak sampai dua bulan lagi sudah selesai. Sedangkan untuk penentuan ibukota, selain mengacu pada kajian ilmiah tersebut, juga merujuk pada kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bergabung ke dalam provinsi baru tersebut,” jelas dia.

Khusus untuk calon ibukota Provinsi Kepulauan Nias, selama ini berkembang dua usulan. Yakni, Kota Gunungsitoli dan Telukdalam, Nias Selatan.

Dia mengatakan, dengan selesainya dua syarat yang tersisa tersebut dalam waktu dekat, maka tuntas sudah semua persyaratan yang dibutuhkan sesuai Undang-Undang. Targetnya, kata dia, usulan tersebut tidak terkena moratorium dan bisa dikelompokkan dalam usulan yang sempat dibahas pada 2004-2009 namun tertunda kelanjutan pembahasannya karena kebijakan moratorium.

“Juga, bisa saja usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias ini menjadi inisiatif dari DPR. Sebab untuk pemekaran, bisa diusulkan pemerintah, bisa juga atas inisiatif DPR,” papar dia. (EN)

Facebook Comments