RSUD Gunungsitoli (foto: Etis Nehe)

JAKARTA, NIAOSNLINE – Keputusan Pemerintah Kabupaten Nias bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menaikkan tarif dasar pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RUSD) Gunungsitoli dikecam.

Kecaman disampaikan oleh Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Nias. Pasalnya, selain kenaikan yang terlalu besar, penyusunan, pengajuan dan pemberlakuan Perda itu juga tidak melalui pengkajian ilmiah dan sosialisasi.

“Kenaikan tarif itu sekitar 300%. Itu sangat memberatkan masyarakat. Bahkan selama ini saja, sebelum Perda itu berlaku, banyak yang mati sia-sia karena tidak mampu berobat di RSUD Gunungsitoli bahkan diluar daerah,” ujar Ketua DKR Nias Onlyhu Ndraha kepada Nias Online, Selasa (6/3/2012).

Dia menjelaskan, sebelumnya, bila berobat di RSUD Gunungsitoli tidak dikenakan biaya konsultasi dengan dokter. Namun, dengan Perda tersebut, kini setiap konsultasi harus membayar sebesar Rp 35.000 untuk dokter umum dan Rp 75.000 untuk dokter spesialis.
“Masih banyak biaya lain yang mencekik leher masyarakat,” tukas dia.

Onlyhu menjelaskan, pengajuan, persetujuan dan pemberlakuan Perda tersebut berlangsung sangat cepat. Disahkan pada akhir tahun, dan langsung berlaku awal tahun.

Dia menegaskan, kebijakan baru tersebut sangat membebani masyarakat, terutama masyarakat miskin. Karena itu, pihaknya menolak pemberlakuan Perda tersebut serta mendesak Pemda Kabupaten Nias mencabut atau tidak memberlakukannya.

“Bila tuntutan itu tidak diindahkan, DKR Nias akan melakukan uji materi atas Perda tersebut hingga ke Mahkamah Agung (MA),” tegas dia.

Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, pihak RSUD Gunungsitoli belum bisa dikonfirmasi mengenai kebenaran informasi kenaikan tarif dasar pengobatan tersebut. Pesan singkat (SMS) dan juga panggilan telpon kepada Direktur RSUD dr Adieli Zega belum dibalas/dijawab. (EN)

Facebook Comments