Angkutan Umum Perkotaan (Antara)

JAKARTA, NIASONLINE – Anda pengguna angkutan umum? Bersiaplah untuk menerima kenyataan bahwa tarif angkutan umum akan segera naik. Pemicunya, kebijakan pemerintah yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang telah memastikan akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Meski kebijakan itu masih harus menunggu persetujuan DPR melalui pembahasan APBN-P 2012, namun, bisa dipastikan rencana itu akan berjalan mulus dan bisa diterapkan mulai April 2012.

Kenaikan harga BBM bersubsidi akan memberi banyak dampak. Terutama, bagi kalangan masyarakat yang secara ekonomi, lemah. Untuk hal itu, pemerintah sudah menyiapkan program semacam ‘bantuan langsung tunai (BLT)’.

Salah satu dampak kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut adalah pada kenaikan harga barang dan juga tarif transportasi.

Khusus untuk biaya transportasi, pengusaha angkutan umum yang tergabung dalam Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) telah menyatakan akan menaikkan tarif angkutan dengan kisaran 30-35%.

Dalam pernyataanya di Jakarta hari ini, Jumat (24/2/2012), Ketua Umum Organda Eka Sari Lorena Soerbakti mengungkapkan, kenaikan tarif diperlukan karena kenaikan harga BBM akan mendongkrak biaya operasional angkutan umum.

Pemilik angkutan umum dengan nama Lorena tersebut menjelaskan, porsi BBM dalam total biaya operasional angkutan umum mencapai 30-40%. Saat ini, pengusaha angkutan juga dibebani naiknya harga suku cadang dan harga beli unit baru kendaraan karena ketiadaan insentif fiskal dari sisi perpajakan oleh pemerintah.

“Sampai saat ini tidak ada kontrol mendalam pada pengadaan spare part kendaraan umum darat untuk revitalisasi angkutan umum jalan raya sehingga kenaikan BBM bagi angkutan umum akan menyebabkan terpaksa harus ada kenaikan 30-35%,” jelas dia.

Dia menjelaskan, untuk jangka pendek, jika harga BBM premium naik, pertama sekali akan berdampak pada angkutan perkotaan jarak pendek karena saat ini angkutan inilah yang tarifnya paling rendah.

Pihaknya menyesalkan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Sebab, kebijakan itu dinilai akan semakin membuat masyarakat beralih ke sepeda motor dan memundurkan transportasi publik.

“Kami cukup menyesalkan kebijakan ini, ini sama saja membunuh transportasi umum,” ungkap dia.

Di tempat terpisah, Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani meminta pemerintah agar mengantisipasi dampak kenaikan harga tersebut pada tarif angkutan umum. Menurut dia, pemerintah harus menjaga agar tarif angkutan tidak naik.

“Sebab, bila terjadi kenaikan, beban masyarakat akan bertambah dan akan menyebabkan turunnya daya beli,” jelas Aviliani di Jakarta, Jumat (24/2/2012).

Dia mengusulkan, pertama, agar pemerintah mengalokasikan penghematan anggaran subsidi akibat kenaikan harga tersebut untuk mensubsidi alat konversi minyak ke gas. Kedua, agar tarif angkutan tidak naik, angkutan umum tetap bisa mengkonsumsi BBM bersubsidi namun dengan pembatasan melalui penggunaan smart card.

Menurut dia, bila pemerintah memberikan “BLT” namun saat yang sama tarif angkutan naik, maka pemberian “BLT” itu akan percuma saja. (EN)

Facebook Comments