Logo TNP2K

JAKARTA, NIASONLINE – Pemerintah Kabupaten Nias Selatan (Nisel) mengutus tiga pegawainya untuk mengikuti pelatihan penanggulangan kemiskinan di kantor Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Jakarta.

Pelatihan yang berlangsung selama dua hari tersebut, diikuti oleh Sekretaris Bappeda Nisel Restu Jaya Duha, Sekretaris BPMD Nisel Sozisokhi Laia, dan Sekretaris Dinas Sosial Nisel Musyawarah Dachi.

“Pelatihannya hari ini dan besok. Dari pelatihan itu kami menemukan hal-hal baru dan strategis untuk merancang progran penanggulangan kemiskinan di Nisel,” ujar Restu kepada Nias Online di Jakarta, Senin (30/1/2012).

Dia menjelaskan, dari pelatihan itu, pihaknya juga kini memahami tugas dan fungsi TNP2K sebenarnya, termasuk tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) daerah. TKPK Daerah merupakan organisasi tingkat daerah, di level provinsi, kabupaten/kota dari TNP2K.

“Disamping itu kami dapat menganalisis skala prioritas pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan dgn metodologi teknokratik dan bagaimana mensinkronkan seluruh kegiatan dalam skala prioritas penanggulangan kemiskinan,” jelas dia.

Dari pelatihan itu, kata dia, pihaknya akan memberikan rekomendasi kepada Pemda melalui SKPD sesuai mekanisme penanggulangan kemiskinan.

“Dan kita sekarang mempunyai jaringan atau mitra dengan TNP2K. Ke depan juga nanti bisa memanfaatkan basis data terpadu di TNP2K. Basis data terpadu itu sangat bermanfaat dalam penanggulangan kemiskinan di daerah karena terpadu dan satu pintu,” tukas dia.

TNP2K diketuai oleh Wakil Presiden Boediono dan secara organisasi berada di bawah Sekretariat Wakil Presiden. Untuk operasional lembaga itu, dipimpin oleh Deputi Setwapres Bidang Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Bambang Widianto sebagai Sekretaris Eksekutif TNP2K.

Salah satu Kelompok Kerja (Pokja) di lembaga itu, yakni, Pokja Kebijakan, diketuai oleh seorang putra Nias, Prof. Suahasil Nazara, Ph. D. Di tingkat daerah, TKPK Daerah diketuai oleh Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan Sekretarisnya adalah Kepala Bappeda masing-masing daerah tersebut.

Sebelumnya, kepada Nias Online, Prof. Suahasil mengharapkan agar lima daerah di Pulau Nias bisa memanfaatkan program pelatihan di lembaga itu.

Selain itu, pada kegiatan Temu Nasional TNP2K-TKPKD pada November 2011, beberapa wakil kepala daerah di Pulau Nias, yang hadir pada acara itu, telah mengungkapkan keinginan untuk mengikuti pelatihan itu. Namun, sampai saat ini, baru Nias Selatan yang merealisasikannya.

Secara nasional, seperti dilaporkan Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto kepada Wapres Boediono pada Temu Nasional pada November tahun lalu, dua provinsi yang belum mengikuti pelatihan dari lembaga tersebut adalah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Papua. (EN)

Facebook Comments