Prof. Suahasil Nazara, SE, M.Sc, Ph. D (Foto: Akun Facebook)

JAKARTA, NIASONLINE – Pemerintah Daerah (Pemda) se-Pulau Nias diminta mengikuti pelatihan penanggulangan kemiskinan yang disediakan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Dengan pelatihan itu, program penanggulangan kemiskinan di wilayah itu bisa dilaksanakan secara tepat sasaran dan efektif.

“Kita harapkan lima Pemda di Pulau Nias bisa mengikuti pelatihan penanggulangan kemiskinan di TNP2K,” ujar Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Kebijakan TNP2K Prof. Suahasil Nazara, Ph. D kepada Nias Online di Sekretariat TNP2K di Jakarta, Kamis (14/12/2011).

Sebagai informasi, pelatihan itu sendiri sudah diikuti oleh hampir seluruh daerah di Indonesia. Berdasarkan paparan Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto pada Pertemuan Nasional Pertemuan Pusat dan Daerah Penguatan Kelembagaan TKPK Daerah di Jakarta, Senin-Selasa (14-15/11/2011), dua provinsi yang belum mengikuti pelatihan adalah Provinsi Papua dan Sumatera Utara.

Meski begitu, khusus Sumatera Utara, beberapa kabupaten/kota, telah mengikuti pelatihan dan magang di sekretariat TNP2K, dengan inisiatif sendiri. Sementara dari Pulau Nias, belum ada satu daerahpun yang mengikuti pelatihan dan magang.

Dia juga mempersilakan bila TKPKD melakukan rapat di daerah dan ingin mengundang TNP2K untuk memberikan penjelasan. Bahkan, kata dia, bila para kepala daerah sedang di Jakarta, bisa datang langsung ke kantor TNP2K untuk berdiskusi terkait penanggulangan kemiskinan di daerah. “Kalau mau magang juga, silakan kirimkan stafnya kepada kami,” kata dia.

Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) itu, ada tiga keuntungan yang diperoleh dari pelatihan itu. Pertama, peserta pelatihan dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang notebene adalah pejabat terkait di daerah, bisa melakukan analisis sederhana mengenai kondisi kemiskinan di daerahnya. Dengan bisa melakukan analisis, maka TKPKD akan keluar dengan prioritas penanggulangan.

Kedua, setelah memiliki prioritas, TKPKD dapat menyusun rencana anggaran sesuai dengan prioritas itu yang akan kelihatan dari APBD-nya. Ketiga, TKPKD mampu melakukan sinergi antara program daerahnya dengan program nasional dalam penanggulangan kemiskinan.

Dari perbincangan dengan Wakil Bupati Nias Selatan Hukuasa Ndruru beberapa waktu lalu, pihaknya mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan pelatihan seperti itu. Juga tidak ada pemberitahuan dari provinsi mengenai kegiatan pelatihan itu yang telah berlangsung selama setahun terakhir itu.

Bahkan, Kabupaten Nias Selatan sendiri, hingga akhir Oktober 2011, belum membentuk TKPKD sebagai organisasi tingkat daerah dari TNP2K, yang diketuai oleh Wakil Bupati dengan Kepala Bappeda sebagai Sekretarisnya.

Meski begitu, pada saat tim TNP2K mengunjungi Kabupaten Nisel pada awal November 2011 untuk keperluan pengambilan film dokumenter penanggulangan kemiskinan di daerah itu, Wakil Bupati Nisel Hukuasa Ndruru langsung menginstruksikan pembentukan TKPKD tersebut dan menerbitkan SK-nya dan telah dilaporkan ke TNP2K. Dia juga mengungkapkan kesiapan pihaknya untuk mengikuti pelatihan itu.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai berbagai kondisi di lima daerah otonomi di Pulau Nias, pembaca dapat mengakses data dan rekomendasi TNP2K melalui data Indeks Kesejahteraan Daerah yang bisa diakses di sini: http://tnp2k.go.id/data/indikator-kesejahteraan-rakyat/ikr-daerah/item/515-indikator-kesejahteraan-daerah-ikd.html. Data bisa dibuka dengan men-download, dengan mengklik “pdf” pada “Indeks Kesejahteraan Daerah Provinsi Sumatera Utara”. (EN)

Facebook Comments