Logo TNP2K

JAKARTA, TNP2K – Pemerintah daerah diharapkan agar lebih komprehensif dan jeli melihat permasalahan kemiskinan di daerahnya. Terdapat sejumlah paradoks statistik yang menunjukkan bahwa kemiskinan meningkat di daerah yang secara ekonomi mampu dan seharusnya dapat menekan angka kemiskinan.

Hal ini dikemukakan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Prof. Dr. Emil Salim dalam sesi Paparan Kunci pada Pertemuan Pusat dan Daerah untuk Penguatan Kelembagaan TKPK Daerah, di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (15/11/2011).

“Terdapat daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tinggi namun di situ kemiskinannya juga tinggi. Sebanyak 86 persen diantaranya daerah yang berada di luar Jawa-Sumatra-Bali, yaitu Papua, Papua Barat dan NTB,” ungkap Emil yang menjadi pembicara pembuka pada hari kedua perhelatan yang dibuka oleh Wakil Presiden Boediono itu, kemarin (14/11/2011).

Dia mencontohkan Kabupaten Sumbawa Barat, NTB memiliki PDRB per kapita hingga Rp.156 Juta. Jumlah ini mencapai 30 kali lipat lebih banyak dari PDRB kabupaten termiskin di Indonesia. “Tetapi tingkat kemiskinannya mencapai 35%, sama dengan kabupaten lainnya,” kata dia.

Padahal di Sumbawa Barat jumlah pekerja informal hanya 58% atau termasuk rendah seperti di Bima dan Mataram. Namun demikian, infrastruktur SD-SMAnya terendah dibandingkan kabupaten lainnya. Paradoks serupa juga terjadi di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara yang memiliki PDRB perkapita hingga Rp 44 juta, atau dua kali lipat lebih besar dari PDRB per kapita terebesar kedua di provins yang sama, Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Meskipun menjadi kabupaten terkaya di sana, jumlah kemiskinan di Kabupaten Batu Bara tercatat cukup tinggi mencapai 27 persen. “Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi melihat hanya pada PDRB, tetapi juga melihat berbagai faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan itu,” ujar dia. “Ini adalah diagnosa. Ibaratnya penyakit tertentu yang diidap daerah dan harus dicarikan obatnya yang sesuai,” tambah dia.

Perlu Program yang Sesuai

Emil mengungkapkan, terdapat sejumlah hasil evaluasi program penanggulangan kemiskinan. Diantaranya, hasil penelitian atas pendataan potensi desa, yang membuktikan tidak semua program memiliki dampak positif yang sama. Berdasarkan analisis data tersebut, diketahui pembangunan infrastruktur jalan telah berdampak strategis di daerah yang tingkat kemiskinan dan setengah-penganggurannya tinggi, terutama di luar Pulau Jawa, Bali dan Sumatra.

“Tapi, jalan kurang berdampak positif bagi daerah yang tingkat kemiskinan dan setengah-penganggur rendah, umumnya di Jawa, Bali, dan Sumatera,” kata dia.

Emil menegaskan pembangunan infrastruktur menjadi sebuah keharusan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Hanya saja, bentuknya perlu disesuaikan dengan kondisi daerah dan tantangan kemiskinan yang ada.

“Perlu disinkronkan konektivitas darat, laut dan udara provinsi dengan nasional, kabupaten dengan provinsi dan desa dengan kabupaten dalam kesatuan jejaring infrastruktur memberantas kemiskinan dan pengangguran,” tukas dia.

Menurut Emil, secara umum, program yang bermanfaat mengurangi kemiskinan adalah, antara lain, pendidikan, infrastruktur jalan, akses permodalan usaha mikro, PNPM, dan Dana Bergulir non-tani. (Tim Media)

Sumber: TNP2K.go.id

Facebook Comments