JAKARTA – Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) memastikan, tenaga honorer yang telah bekerja di lembaga pemerintah sebelum 1 Januari 2005 tidak terkena kebijakan penangguhan sementara (moratorium) penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berlaku selama 1 September 2011-31 Desember 2012.

“Tenaga honorer sebelum 1 Januari 2005 tidak terkena moratorium. Sesudah itu, tetap terkena moratorium,” ujar Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Aparatur, Kemenpan & RB, Ramli Naibaho, di kantornya, Jakarta, Jumat (28/10/2011).

Dia menjelaskan, tenaga honorer yang akan diangkat tersebut juga telah diverifikasi dan divalidasi berdasarkan kriteria sepeti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 48/2005 jo PP 43/2007 sesuai kebutuhan organisasi, redistribusi, dan kemampuan keuangan negara.

Pengecualian moratorium juga diberikan bagi kementerian/lembaga yang membutuhkan PNS untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik, tenaga dokter dan perawat pada UPT Kesehatan, jabatan yang bersifat khusus dan mendesak, serta kementerian/lembaga yang memiliki lulusan ikatan dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah (pemda) yang besaran anggaran belanja pegawainya kurang dari 50% dari total APBD 2011, juga dikecualikan dari moratorium tersebut.

Jabatan yang bersifat khusus dan mendesak yang dimaksud itu harus ditetapkan oleh tim reformasi birokrasi nasional dengan arahan yang ditetapkan oleh komite pengarah reformasi birokrasi nasional.

Sejak pemerintah secara resmi menerapkan moratorium pada 1 September 2011, Kemenpan & RB baru menerima laporan analisis kebutuhan PNS dari 97 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pemerintah memberi batas akhir laporan pada Desember tahun ini.

Daerah-daerah yang telah menyampaikan laporan tersebut, di antaranya, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat. (en/vivanews)

Sumber: Vivanews

Facebook Comments