Jakarta, Nias Online – Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) menilai, ada kecenderungan pemerintah daerah mengabaikan komitmennya dalam menyalurkan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Hal ini diindikasikan dengan makin banyaknya keterlambatan penyaluran BOS pada triwulan-III (Juli-September) tahun ini.

“Masa sampai saat ini, dari 497 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, baru sekitar 200-an kabupaten/kota yang sudah menyalurkan. Ini kan keterlaluan sekali karena sudah akhir periode. Benar-benar merupakan hal-hal yang luar biasa menghambat,” ungkap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Suyanto di Jakarta, Kamis (15/9/2011).

Sebelumnya, keterlambatan penyaluran dana BOS juga terjadi pada triwulan I dan II. Bahkan, pada triwulan II tercatat 39 daerah, termasuk Kabupaten Nias Selatan, terlambat menyalurkan dana BOS. Saat itu, Mendiknas M Nuh mengungkapkan akan menginvestigasi penyaluran dana BOS di 39 daerah itu, selain pemberian sanksi.

Namun, Suyanto belum membeberkan daerah mana saja yang sampai minggu-minggu terakhir September tersebut belum menyalurkan dana BOS di wilayahnya. Termasuk apakah daerah yang sebelumnya diberi sanksi, masih terlambat menyalurkan dana BOS pada triwulan III ini.

“Ada kecenderngan pemerintah daerah tidak memiliki komitmen dan tidak memegang janji untuk menyalurkan dana BOS. Padahal ini sudah menjelang minggu terakhir September,” tegas dia mengungkapkan kekecewaannya.

Dia juga mengungkapkan, sebagai solusinya, pemerintah akan menyebar angket ke dinas pendidikan di seluruh daerah untuk mengetahui seperti apa skema penyaluran dana BOS yang dikehendaki.

Selama ini, ada beberapa skema yang pernah dan sedang diterapkan. Pertama, pemerintah pusat mentransfer langsung dana BOS ke sekolah. Kedua, dana BOS ditransfer ke provinsi dan selanjutnya dari sana ditransfer ke sekolah. Ketiga, adalah skema yang saat ini diterapkan, yakni, dana BOS ditransfer ke kabupaten/kota dan selanjutnya mentransfernya ke sekolah. (EN)

Facebook Comments