Medan, (Analisa) – Guna meningkatkan kinerja Kepolisian secara profesional di masa depan, diperlukan Polisi yang pro-aktif dan berbaur dengan masyarakat. Jangan menjebak masyarakat untuk memperoleh keuntungan pribadi.

“Tak dimungkiri, saat ini masih banyak oknum polisi menjebak masyarakat untuk mendapat rupiah. Misalnya, petugas Kepolisian yang berdiri di belakang rambu lalulintas. Setelah masyarakat melintas langsung ditangkap untuk menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor. Ujung-ujungnya akan berdamai. Seharusnya, Polisi berdiri di depan rambu lalu lintas dan memberi teguran kepada masyarakat bila dianggap melanggar lalu lintas, bukan menilang dengan cara sembunyi,” papar Koordinator Staf Ahli Waka Polri, Irjen Pol Drs Edward Aritonang dalam seminar nasional “Refleksi, Evaluasi, dan Visi Grand Strategis Polri 2005-2025 di HUT ke-65 Bhayangkara di Aula Kamtibmas Mapolda Sumut, Rabu (20/7) pagi.

Dalam acara hasil kerjasama InsideS dan Polda Sumut itu, juga dikatakan Polisi ke depan harus demokratis dan menjunjung tinggi akuntabilitas, memprioritaskan pelayanan, melindungi HAM dan bekerja sesuai prosedur hukum. Dalam pemeriksaan kasus, harus bersikap adil dan tegas serta menghindari tindakan yang dapat menyakiti hati rakyat. Harus diingat polisi milik negara dan masyarakat.

Dikatakan, dalam melaksanakan tugas selama ini Polisi bekerja setelah ada pengaduan dari masyarakat. Ke depan, Polisi harus pro aktif dengan membaur bersama masyarakat agar mendapat informasi tentang kejahatan sehingga tindakan kriminal dapat dicegah sedini mungkin.

“Polisi juga harus merespon permintaan masyarakat terkait gangguan Kamtibnas. Misalnya, masyarakat meminta polisi menjaga umat Muslim saat salat Jumat sebab sering terganggu suara pengendera sepeda motor. Atas permintaan itu, Polisi harus menempatkan personil sehingga masyarakat yang akan melintas melalui masjid diarahkan ke jalan lain sehingga umat Islam dalam menjalan ibadah dapat berjalan khidmat.

Di sisi lain, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Novel Ali menjelaskan dalam grand strategi Polri 2005-2025, tiga pilar utama merupakan kebutuhan publik terhadap pelayanan publik, yaitu tahap membangun kepercayaan masyarakat, membangun jaringan dan kemitraan serta pelayanan prima.

Sia-sia

Sementara, Hj Azlaini Agus dari tim Ombusdman menyatakan pertemuan kali ini sia-sia. “Coba lihat, banyak kursi yang kosong. Seharusnya yang diundang dalam kegiatan ini para Kapolsek dan Kapolres, karena mereka merupakan ujung tombak institusi Kepolisian untuk melayani masyarakat,” tegasnya.

Dia juga mengeluhkan paradigma yang berlaku selama ini, bahwa setiap oknum Polisi yang bermasalah selalu dibuang ke Nias Selatan (Nisel). “Jangan sampai Nisel dijadikan lokasi pembuangan oknum Polisi yang bermasalah. Bagaimana masyarakat di sana bisa mendapat pelayanan yang baik kalau Polisinya bermasalah,” pintanya.

Kalau bisa, lanjutnya, berikan penghargaan misalnya kenaikan pangkat istimewa atau remunerasi lebih kepada Polisi yang mau bertugas di sana. Soal reformasi Polri, dia mengatakan memang berjalan tetapi sangat lambat bahkan terseok-seok. Sangat berbeda dengan gerak perubahan di masyarakat yang begitu cepat. Jadi wajar masyarakat masih ragu terhadap Kepolisian. (hen)

Sumber: Analisa Daily

Facebook Comments